PBB nyatakan dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Tanjungpandan, Belitung (ANTARA) - Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan dukungan kepada Pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin dalam memimpin bangsa Indonesia lima tahun ke depan.

Dukungan tersebut dibacakan oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) dan 34 pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) seluruh Indonesia dalam kegiatan Muktamar Ke-5 PBB di Belitung, Provinsi Babel.

"PBB memang merupakan partai koalisi karena sejak menjelang Pilpres kemarin kami menyatakan sikap resmi untuk mendukung pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin," kata Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra di Tanjung Pandan, Kamis.

Menurut dia, sebelumya ia juga telah pernah melakukan diskusi panjang dengan Presiden Republik Indonesia tentang masa depan Partai Bulan Bintang.

"Beliau (Presiden) berharap PBB tetap ada sebagai kekuatan Islam yang moderat tidak ekstrem kanan dan kiri karena PBB adalah partai Islam yang menjunjung tinggi asas kebangsaan," ujarnya.

Yusril berharap, PBB bisa memberikan jalan tengah dan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi bangsa saat ini.

Sementara itu, Sekretaris Jendral PBB Afriansyah Noor membacakan isi dukungan terhadap Pemerintahan Jokowi - Amin dan diikuti seluruh pengurus DPP dan ketua DPW Partai Bulan Bintang.

Adapun isi dukungan pertama yakni mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang terpilih secara konstitusional untuk mewujudkan visi Indonesia lima tahun ke depan baik secara politik dan profesional.

Kedua, siap bekerja sama dengan Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin dan mendukung jalannya pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, pernyataan sikap Partai Bulan Bintang adalah bentuk tanggung jawab untuk mendukung secara tulus ikhlas guna bersama - sama pemerintahan tanpa dilandasi oleh kepentingan pribadi dan organisasi kecuali semata-mata untuk terwujudnya negara yang makmur "baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur".

"Isi deklarasi ini kami titipkan kepada Menkopolhukam yang hadir saat ini untuk diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya.