Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah mengkritisi belum maksimalnya fungsi dan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"BUMD belum terlihat kiprahnya dalam peningkatan kinerjanya. Selama ini, hanya mengharapkan penyertaan modal, dan outputnya juga belum maksimal," kata Abdul Fatah di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, saat ini, BUMD yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum eksis, dimana dalam kegiatan dan operasionalnya masih mengharapkan penyertaan modal, dan banyak kegiatan yang dimiliki hanya untuk belanja operasional dan belanja pegawai saja, belum memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.
"Itu terjadi karena adanya kelemahan di pimpinannya, baik dalam pengelolaan dan kreativitas untuk mampu mandiri dan bersinergi. Seharusnya BUMD sebagai lembaga yang menjadi perpanjangan tangan di daerah, mampu berdiri sendiri dengan baik," ujarnya.
Melalui Rapat Koordinasi Teknis dengan mengusung tema "Mewujudkan Profesionalisme Pengembangan Manajemen Usaha dan Investasi BUMD se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", diharapkan dapat memberi gambaran dan arah, tujuan serta peluang usaha BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Bagaimana kita membangun BUMD yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan cara cepat, tepat dan berkualitas," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, diwakili Kasi Wilayah II Subdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Gustian Harianto berpandangan, banyak peluang yang dimiliki BUMD, dimana beberapa diantaranya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan lainnya.
"Dengan adanya beberapa peluang tersebut, BUMD yang ada diharapkan mampu berkolaborasi dan bersinergi dalam peningkatan kemampuan dalam pengelolaan dan mampu mandiri dalam tata kelola keuangan, juga tidak selalu mengharapkan penyertaan modal dari pemerintah," ujarnya.
