Bangka Selatan (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi teknis dengan pemerintah kabupaten/kota, guna menyinergikan program kerja berbasis teknologi informasi.
"Kita berharap rakornis ini dapat menyinergikan program kerja dengan Diskominfo kabupaten/kota se-Bangka Belitung," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel, Sudarman di Toboali, Jumat.
Ia mengatakan Diskominfo saat ini ditugaskan untuk mempersiapkan jalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SP4N Lapor dan Sertifikasi Elektronik serta pelaksanaan sebagai juru bicara pemerintah daerah setelah Pemerintah pusat menunjuk Diskominfo sebagai Government Public Relations (GPR).
"Kegiatan rakornis ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan Diskominfo kabupaten/kota, misalnya, pembangunan aplikasi dalam di bidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk bisa digunakan secara bersama dengan kabupaten/kota, jadi lebih efisien," ujarnya.
Menurut dia saat ini sudah ada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) untuk dapat digunakan di Bangka Belitung.
"SAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat nilai BB dan tahun ini diharapkan bisa meningkat menjadi A. Juga reformasi birokrasi yang masih kurang bagus akan diarahkan ke tujuan yang sama," katanya.
Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan OPD lain termasuk Bappeda untuk memahami fungsi dan tugas Diskominfo termasuk di bidang statistik. Pemerintah pusat juga menugaskan Diskominfo sebagai wali data sektoral. Data yang ada sekarang banyak yang tidak sama karena masing-masing menciptakan data sendiri.
"Dengan adanya wali data, diharapkan ke depannya tidak ada lagi data yang berbeda, hanya satu data mulai dari tingkat desa hingga ke pusat sehingga tingkat akurasi dan validasi data reliable, Pembangunan daerah agar berdasarkan perencanaan data yang valid dan reliable dan lebih mengena pada sasaran," katanya.
Ia menambahkan saat ini banyak sekali cyber hoaks dan Diskominfo dipercaya oleh pemerintah pusat melalui Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengelola persandian dan siber.
"Untuk melaksanakannya kita masih kekurangan pendanaan dan juga SDM akan tetapi kita harus bisa mencegah ribuan berita hoaks melalui siber ini," katanya.
