Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa dan Plt Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menekan angka kemiskinan 2019 yang turun 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri PPN, Suharso Monoarfa dalam video conference Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 di Pangkalpinang, Senin. mengatakan beberapa poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 meliputi pelonggaran batasan defisit anggaran APBN hingga 2022 untuk kemudian dinormalkan kembali maksimal 3 persen PDB, realokasi anggaran, dan refocusing belanja kepada kegiatan penanggulangan COVID-19.
Selain itu, penyesuaian belanja wajib di bidang kesehatan, anggaran dana desa, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Peningkatan belanja untuk mitigasi resiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha, penyesuaian kebijakan pembiayaan anggaran dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
Apresiasi penurunan angka kemiskinan di Babel disampaikan Menteri PPN dan Plt Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori menyampaikan lima arahan utama Presiden Republik Indonesia, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
"Kami mengapresiasi Bangka Belitung, persentase penduduk miskin Babel turun berada di 4,5 turun dari tahun sebelumnya dan untuk IPM Babel juga masih berada di grade tinggi antara 70-80, dan dari sisi pengangguran kami apresiasi angkanya rendah. Babel di 3,3 persen dan ini menempati urutan kedua terendah di sumatera di bawah rata-rata nasional," ujarnya.
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan capaian indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 2019, tingkat kemiskinan turun yang semula 4,77 persen menjadi 4,5 persen di 2019.
"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, inflasi relatif dapat dikendalikan, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,62 persen, IPM 2019 meningkat di 71,3 persen dan Gini ratio turun menjadi 0,262 persen," katanya.
Menurut dia pelaksanaan Musrenbang ini dilakukan guna menyampaikan persepsi serta menyatukan pandangan tentang banyak hal menyangkut pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan dan juga pembangunan secara luas, sehingga program-program pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat selalu searah dan selaras dengan program pembangunan di tingkat nasional dan kabupaten/kota.
"Menghadapi dinamika yang berkembang saat ini, Pemprov Kepulauan Babel telah merevisi tema RKPD 2021 menjadi Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat dan Pelayanan Dasar," katanya.
