Jakarta (ANTARA) - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menilai diskusi soal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden pada era pandemi COVID-19 merupakan topik yang sensitif.
"Hendaknya jangan dahulu membawa-bawa nama organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah dalam topik sensitif itu sebelum bertanya dan berkonsultasi dahulu dengan Pimpinan Pusat dan/atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat," kata Anwar dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, topik itu menyangkut hal yang sangat sensitif dan oleh pihak penguasa dan/atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam. Hal ini bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Kendati demikian, Anwar mengaku tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dalam diskusi itu. Apalagi, di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Untuk itu, Anwar yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia itu mengimbau agar ke depan harus meminta konsultasi kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat jika akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik.
Berita Terkait
MUI sesalkan ada tokoh yang acuh tak acuh terhadap Palestina
25 September 2024 12:24
Anwar Abbas minta pemerintah alokasikan anggaran khusus cetak pebisnis
3 Juli 2024 09:32
MUI minta Mahkamah Kehormatan adili anggota DPR terlibat judi daring
27 Juni 2024 15:52
Anwar Abbas dukung pasangan Anies-Muhaimin pada Pemilu 2024
1 Desember 2023 20:03
Peringatan Maulid Nabi momentum refleksi diri
28 September 2023 11:54
Anwar Abbas temui Panji Gumilang du Rutan Bareskrim
30 Agustus 2023 17:00
MUI dorong polisi tangkap pemilik akun Youtube Sunnah Nabi
18 Agustus 2023 21:16
MUI ajak umat menggalang donasi bantu korban gempa Turki-Suriah
9 Februari 2023 15:53