Kupang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan belum menggelar rapat untuk membahas program kartu pra kerja.
"Terkait rekomendasi KPK tentang kartu pra kerja, perlu kami sampaikan informasi bahwa kami Komisi IX belum rapat membahas kartu pra kerja," kata Emanuel Melkiades Laka Lena kepada ANTARA, Senin.
Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengemukakan hal itu melalui pesan aplikasi WhatsApp berkaitan dengan rekomendasi KPK tentang kartu pra kerja.
"Setelah kami rapat baru bisa kasih komentar. Yang kami tahu melalui media, ada pendampingan dan rekomendasi dari berbagai lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya program unggulan Presiden Jokowi ini, dan perbaikan terkait aturan dan tata kelola sedang dan terus dilakukan," katanya.
Menurut dia, rekomendasi KPK salah satu dari berbagai lembaga seperti Polri, Kejagung, BPKP, LKPP dan KPPU yang terus mendampingi Project Management Officer (PMO) manajemen pelaksana program kartu pra kerja.
Lembaga-lembaga ini, katanya, memberi masukan kepada komite cipta kerja yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga tata kelola program unggulan Presiden Joko Widodo ini dapat berjalan baik sesuai aturan, dan bermanfaat bagi rakyat yang benar-benar membutuhkan kartu pra kerja.
Dia mengatakan pimpinan dan ketua kelompok komisi (kapoksi) Komisi IX berencana melakukan konsultasi ke pimpinan DPR RI, karena program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang di DPR RI melibatkan beberapa komisi yaitu komisi II, VI, IX, X dan XI yang mitranya masuk dalam komite cipta kerja.
Berita Terkait
DPR desak Kemenhub buat aturan pada maskapai bawa penumpang
25 Mei 2020 13:04
Revisi UU KPK harus terbuka dan akuntabel
13 September 2019 10:32
Wakil Ketua Komisi III: ada 82 anggota DPR terlibat judi daring
27 Juni 2024 16:48
Wakil Ketua Komisi III DPR pertanyakan tugas Kompolnas
22 Agustus 2022 13:33
DPR: Batalkan kebijakan kepesertaan BPJS syarat layanan pertanahan
20 Februari 2022 10:47
Presiden ambil keputusan tepat terkait Timsel KPU-Bawaslu
11 Oktober 2021 19:54
DPR: Jangan ragu tindak kepala daerah tidak patuhi PPKM Darurat
4 Juli 2021 11:50
Hetifah Sjaifudian jabat Wakil Ketua Komisi X DPR
2 April 2018 16:06