Jakarta (ANTARA) - Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, beberapa aksi terorisme yang terjadi beberapa hari ini menunjukkan generasi milenial menjadi sasaran utama perekrutan teroris.
"Milenial kebanyakan masih mencari jati diri dan mengikuti arah pihak yang paling berpengaruh," kata Susaningtyas dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis.
Serangan teror Mabes Polri dilakukan oleh seorang wanita berusia 26 tahun. Begitu pun, serangan bom Makassar juga dilakukan oleh pasangan milenial yang masih berusia 26 tahun.
"Mereka adalah korban dari penetrasi ideologi kekerasan global yang masuk ke Indonesia," kata Nuning, sapaan Susaningtyas Kertopati dalam Webinar The Indonesia Intelligence Institute Rabu (31/3).
Baca juga: Presiden Jokowi: Semua harus bersatu melawan terorisme
Menurut Nuning, pola rekrutmen saat ini berkembang menjadi lebih terbuka gunakan ruang publik seperti sekolah, kampus, dan perkumpulan kegiatan-kegiatan keagamaan.
"Oleh karenanya, pemerintah juga harus melibatkan milenial sebagai upaya melakukan pencegahan agar tidak ada perekrutan baru," kata Doktor Bidang Komunikasi Intelijen Unpad tersebut.
Nuning menjelaskan dalam menganalisa kejadian terorisme harus holistik.
"Kejadian bom bunuh diri itu tentu saja sinyal bahwa mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu harus dikenali embrio terorisme di Indonesia itu apa saja," ujarnya.
Selain melibatkan milenial, pemerintah juga diharapkan melibatkan tokoh-tokoh publik.
"Rekrutmen terorisme selain dilakukan tertutup, juga ada ruang publik yang dipakai dalam proses penjaringan seperti di media sosial," kata Nuning.
Yang juga perlu diwaspadai adalah proses yang disebut "enabling environment" yaitu menormalisasi hal yang tidak normal dirasa normal.
"Ini tidak boleh disepelekan dan harus jadi perhatian serius semua kalangan, " ujar wanita yang juga aktif sebagai aktivis sosial kemanusiaan ini.
Mantan anggota DPR itu juga menjelaskan, militer dapat dilibatkan dalam penanganan terorisme.
Penanganan terorisme di Indonesia selama ini cenderung masih dalam klasifikasi kejahatan terhadap publik sehingga cenderung ditangani Polri semata.
"Jika terorisme mengancam keselamatan Presiden atau pejabat negara lainnya sebagai simbol negara, maka terorisme tersebut menjadi kejahatan terhadap negara dan harus ditanggulangi oleh TNI," papar Nuning.
Pembicara lainnya, Alto Labetubun menjelaskan di Timur Tengah, kelompok teroris menggunakan berbagai platform teknologi untuk menjaga eksistensi organisasinya.
"Walaupun secara wilayah ISIS tidak lagi menguasai Suriah namun mereka masih punya sistem di dunia 'cyber' atau 'cyber daulah'," kata analis keamanan yang hampir 20 tahun bertugas di Irak dan Suriah tersebut.
Alto berharap aparat pemerintah lebih melibatkan berbagai potensi masyarakat untuk mencegah terorisme.
"Banyak anak bangsa yang jago-jago, misalnya ahli hacking yang punya jiwa merah putih," katanya.
Sebelumnya, pada Rabu (31/3) petang terduga teroris yang mengenakan pakaian serba hitam dan penutup kepala berwarna biru masuk ke dalam kawasan Mabes Polri.
Terduga teroris tersebut sempat menodongkan senjata api kepada aparat yang sedang bertugas di sekitar gerbang Mabes Polri.
Tidak menunggu lama terduga teroris berjenis kelamin perempuan tersebut langsung dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas karena telah mengancam keselamatan.
Berita Terkait
Kopassus harus miliki kemampuan perang proxy
16 April 2018 10:55
Pengamat militer menilai ada tiga makna ibu negara Iriana hadir di Ukraina
29 Juni 2022 11:12
Jabatan Pangkostrad kosong munculkan spekulasi politisasi jabatan TNI
27 Desember 2021 21:25
Pengamat: Bebaskan Sandera Dengan Operasi Militer
9 Agustus 2016 11:49
Pengamat Nilai Tidak Perlu Libatkan Militer Bebaskan Sandera
11 Juli 2016 22:39
Pengamat: Sosok Militer Prioritas Pengganti Menko Polhukam
24 Juli 2015 22:36