Jakarta (Antara Babel) - Beras menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir lantaran harganya yang melonjak di luar kewajaran.
Lonjakan harga sempat memicu kekhawatiran mengingat beras adalah komoditas pangan yang nyaris tak tergantikan di Indonesia.
Kenaikan harga di luar kewajaran itu sekaligus menjadi cermin nyata bahwa masih ada celah bagi mafia untuk "bermain" dalam tata niaga beras di Tanah Air.
Oleh karena itu, Pemerintah diminta untuk memperkuat pengendalian stok beras agar mampu menekan naik turunnya harga di pasaran akibat ketidakjelasan tata niaga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
"Harga beras yang melambung hingga rata-rata 30 persen akhir-akhir ini pertanda bahwa mekanisme distribusi beras dan kebutuhan pokok strategis lainya tidak jelas," kata pengamat ekonomi dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto.
Ia mengatakan, dari pantauannya di lapangan harga beras kualitas biasa yang semula Rp9.200 per kg menjadi Rp12.500 dan untuk harga premium naik dari kurang lebih Rp10.000 menjadi Rp13.500.
Masalah ini, kata dia, sangat rawan dan bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik.
"Kondisi ini juga menandakan bahwa pemerintah tidak lagi dapat mengendalikan jalur distribusi yang ada," katanya.
Ia berpendapat, semua itu terjadi akibat lemahnya pengendalian stok beras oleh pemerintah.
"Bahkan kami mencurigai ada mafia yang memainkan disparitas harga antarwilayah," katanya.
Pemerintah kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar karena cenderung belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat keseluruhan.
Ia menyarankan Pemerintah sebaiknya segera menata kembali Bulog dan mengintegrasikan dengan kelembagaan sosial yang masih efektif yang dapat dikendalikan dan diawasi masyarakat seperti misalnya koperasi.
"Sebaiknya fungsi Bulog diintegrasikan saja dengan Kementerian Koperasi dan UKM dengan sekaligus memverifikasi dan memperbaiki koperasi yang masih benar dan efektif," katanya.
Ia bahkan berpendapat, Bulog dan Koperasi itu sebetulnya instrumen yang efektif untuk menjamin ketersediaan pangan, bahkan dalam jangka panjang bisa juga difungsikan untuk menangani berbagai barang publik dengan lebih efisien karena motifnya bukan semata mengejar keuntungan.
"Tugas beratnya memang saat ini untuk memperbaiki kelembagaan koperasi yang selama ini diabaikan aspek kelembagaannya. Ini harus segera menjadi prioritas kerja," katanya.
Operasi Pasar
Presiden Joko Widodo pun angkat bicara menyikapi kenaikan harga beras yang dinilai tak sewajarnya itu.
Ia mengungkapkan keheranannya pada kenaikan harga beras pada Februari.
Presiden pun memerintahkan untuk segera dilakukan operasi pasar guna menurunkan harga beras.
"Bulan Maret kita akan panen raya, tetapi pada Februari ada kenaikan beras yang tidak wajar," katanya.
Operasi pasar kata dia harus dilakukan mengingat pada Maret, Indonesia akan memasuki musim panen sehingga kemudian diharapkan tidak memukul harga beras petani nantinya.
"Raskin (beras untuk warga miskin,red) juga kita dorong dalam minggu-minggu ini agar semuanya bisa terselesaikan yang mulai bulan Januari maupun sampai Februari, di mana semuanya 300.000 ton," katanya.
Pemerintah ingin menjaga agar pasokan beras tidak membludak saat panen sehingga gudang-gudang harus mulai dikosongkan dan beras dilepas ke pasar.
Jokowi memastikan pemerintah memiliki cadangan beras yang cukup atau sekitar 1,4 juta ton.
"Berapapun yang diminta pasar nantinya pasti akan diberikan. Mengingat waktu panen yang juga sebentar lagi dan akan ada pasokan baru," katanya.
Pemerintah juga berjanji untuk terus berusaha meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya dengan meningkatkan produktivitas melalui perbaikan irigasi, pembelian traktor dan mesin panen untuk para petani.
"Ini akan meningkatkan produksi beras kita. Dan diharapkan tahun ini sudah akan naik produksinya. Itulah nanti yang akan menjadikan stok Bulog," katanya.
Dugaan Kartel
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, naiknya harga beras belakangan ini dinilai karena adanya permainan kartel pada tatanan distribusi.
Bukti kuat adanya permainan kartel kata dia adalah harga beras meningkat, namun stok sama sekali tidak kekurangan.
"Dalam hukum pasar, salah satu pemicu harga barang naik ketika stok atau suplai berkurang. Nyatanya fakta di lapangan stok beras sama sekali tidak mengalami kendala," kata Aria.
Menurut dia, angka kebutuhan beras nasional, harusnya sekitar 32 juta ton/tahun.
Sementara hasil produksinya tercatat 35 juta ton/tahun.
Terlebih lagi saat ini sejumlah petani di beberapa wilayah sudah mulai panen. Ada kemungkinan penambahan produksi sekitar 10 juta ton. Belum lagi stok yang ada di Bulog sekitar 2 juta ton.
Aria menganggap tidak menutup kemungkinan memang ada indikasi permainan mafia beras.
"Kemungkinan memang ada (mafia beras), meski belum terbukti. Mereka bisa memainkan harga, sebagaimana terjadi pada komoditas lain, seperti daging, energi, illegal fishing, dan lain sebagainya," katanya.
Faktanya memang sulit untuk diingkari bahwa masih ada celah bagi mafia untuk mempermainkan harga beras.
Meski bukan hal mudah untuk memberantasnya, tetap harus ada upaya untuk memotong mata rantai praktik kartel beras demi sejahteranya masyarakat di Tanah Air.
