"Pendataan penduduk ini untuk mengetahui jumlah pemilih untuk pemilihan kepala daerah (pijavascript:void(0);lkada) di Bangka Selatan yang akan dilaksanakan Desember tahun ini,"
Toboali (Antara Babel) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung akan melibatkan para kepala desa dan lurah dalam pemutakhiran data penduduk agar data yang diperoleh lebih valid.

"Pendataan penduduk ini untuk mengetahui jumlah pemilih untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bangka Selatan yang akan dilaksanakan Desember tahun ini," kata Kepala Dinas Dukcapil  Kabupaten Bangka Selatan, Suwandi di Toboali, Kamis.

Ia menjelaskan, kegiatan pemutakhiran data tersebut sudah dilakukan sejak Januari 2015 dan pada April data itu sudah harus diserahkan ke KPU setempat.

"Kami hanya memutakhirkan data pemilih pada pilpres dan pileg tahun lalu. Kegiatan ini hanya bersifat pendataan ulang saja untuk melihat kondisi masyarakat terkini," ujarnya.

Menurut dia, jumlah pemilih ada kemungkinan bertambah atau berkurang karena pemilih meninggal dunia, bertambah usia menjadi pemilih pemula atau pindah tempat tinggal ke daerah lain.

Untuk mengoptimalkan pendataan, kata dia, pihaknya telah menganggarkan dana sebesar Rp400 juta untuk honor para petugas pendata.

"Kami melibatkan 730 orang pendata mulai dari RT, kades hingga lurah yang tersebar di delapan kecamatan dan 50 desa serta tiga kelurahan," ujarnya.

Ia berharap masyarakat memberikan data dengan sebenar-benarnya dan bekerja sama dengan petugas pendataan, sehingga data yang akan dicocokan oleh KPU sama dengan hasil pendataan tersebut.

"Sampai saat ini kami belum menemukan kendala, namun demi kelancaran tugas ini diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan petugas sehingga data yang ada akurat dan tidak ada lagi penduduk yang memiliki hak suara memilih kepala daerah ini," ujarnya.

Pewarta: Juniardi
Editor : Mulki

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.