Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menetapkan 7 September atau hari dimana aktivis HAM Munir Said Thalib dibunuh di atas pesawat sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM di Indonesia.
"Tujuh Komisioner Komnas HAM memutuskan 7 September menjadi Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Selasa.
Pemilihan 7 September sebagai hari bersejarah HAM tersebut dilatarbelakangi peristiwa pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib pada 7 September 2004 di atas pesawat saat menuju Belanda.
Komnas HAM memandang pembunuhan terhadap suami Suciwati 17 tahun silam menjadi suatu peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan perjalanan HAM dan demokrasi di Tanah Air.
Ahmad Taufan mengatakan Komnas HAM sengaja memilih tanggal kematian Munir sebagai hari penting karena melihat komitmen dan perjuangan Munir yang teguh dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
Keteguhan pendirian sosok Munir dalam memperjuangkan HAM terlihat dari semua aspek, baik mengenai hak berekspresi, hak kebebasan berpendapat, kekerasan yang terjadi di Papua maupun Aceh, dan lain sebagainya.
"Jadilah kita pilih itu karena dia adalah seorang pejuang yang mewakili hampir seluruh dimensi HAM," kata dia.
Pada saat bersamaan, Komnas HAM menyatakan pemilihan tanggal kematian Munir sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia bukan berarti mengeyampingkan perjuangan HAM yang telah dilakukan oleh para tokoh atau aktivis HAM yang lain.
"Semuanya kita hormati. Namun demikian, Munir menganggap kita sebagai yang mewakili dimensi-dimensi HAM," ujar dia.
Berita Terkait
Komnas HAM rampungkan pemantauan kasus Vina dan Eki
14 Oktober 2024 14:25
Presiden Jokowi naikkan tunjangan kinerja pegawai Komnas HAM
2 September 2024 18:31
Komnas HAM: ekshumasi dan autopsi ulang Afif Maulana perlu dilakukan
5 Agustus 2024 14:52
Kuasa hukum Staf Sekjen PDIP minta Komnas HAM panggil Kapolri
12 Juni 2024 19:18
Komnas HAM tindaklanjuti aduan dari keluarga Vina
31 Mei 2024 15:18
Komnas HAM dorong pendekatan terukur hadapi kekerasan di Papua
14 April 2024 18:10
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
22 Februari 2024 15:04
Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024
21 Februari 2024 22:00