DPRD Kota Pangkalpiang minta Pemkot aktifkan kembali Balai Benih Ikan

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Pemerintah Kota setempat mengaktifkan kembali Balai Benih Ikan untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha perikanan di daerah itu.

"Kami sudah melakukan kunjungan kerja ke lokasi Balai Benih Ikan (BBI) yang dikelola Dinas Perikanan Kota Pangkalpinang di Airmawar. Hampir tidak ada aktivitas di situ," kata Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady di Pangkalpinang, Jumat.

Hal ini dikatakan Rio Setiady usai melakukan kunjungan bersama para Anggota Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang di BBI Airmawar Kota Pangkalpinang.

Menurut dia, di kawasan BBI Airmawar yang luasnya mencapai sekitar 12 hektare tersebut terlihat hampir tidak ada aktivitas pembenihan ikan.

"Kami tentu saja prihatin dengan kondisi ini, karena areal tambak seluas 12 hektar tampak tidak terawat dan perlu di dibenahi pengelolaannya," katanya.

Rio mengatakan, BBI yang dikelola pemerintah akan sangat membantu para pelaku usaha budidaya perikanan air tawar dan tambak untuk mendapatkan benih ikan berkualitas dengan harga murah.

Beberapa tahun lalu, kata dia, BBI Pangkalpinang cukup aktif bahkan Pemkab Bangka Tengah pernah belajar pembibitan ikan di lokasi tersebut untuk kemudian dikembangkan di daerahnya.

"Namun hari ini justru kita tertinggal jauh dari mereka," ujarnya.

DPRD memaklumi karena dalam dua tahun terakhir terjadi perubahan penganggaran karena untuk penanggulangan pandemi COVID-19, tetapi tidak adanya aktivitas pembenihan ikan di lokasi itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama.

"Usaha budidaya ikan dan tambak masih memiliki peluang besar untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah, jadi beri para pelaku usaha budidaya benih berkualitas dan murah yang bisa dikembangkan di BBI. BBI jangan terlalu lama menganggur," katanya.

Selain membantu pelaku usaha perikanan, peran sektor usaha budidaya perikanan juga akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

"Kami di Komisi 2 sepakat untuk menjadikan BBI ini sebagai program yang berdaya guna, karena kita sudah memiliki infrastruktur yang cukup banyak, tinggal memang perlu dilengkapi kekurangan sana sini, seperti sumber air bersih," ujarnya.