Toboali, Bangka Selatan, (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel), belum memanfaatkan dua unit kapal penumpang bantuan Menteru Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) karena terkendala biaya operasional.
"Sampai saat ini, dua unit kapal bantuan berkapasitas 20 orang per kapal tersebut karena warga kurang berminat memanfaatkan alat transportasi laut tersebut, sementara biaya operasional yang harus dikeluarkan tinggi," ujar Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kominfo Bangka Selatan, Rom Rodana di Toboali, Jumat.
Ia menjelaskan, Menteri PDT H.A Helmy Faisal Zaini, pada Rabu (6/2) menyerahkan dua unit kapal penumpang senilai Rp1,5 miliar dan dana pendamping Rp173,9 juta dalam upaya memperlancar akses transportasi laut antarpulau kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Selama ini, operasi dua unit kapal penumpang bantuan ini, apabila ada kunjungan kerja Bupati, Wakil Bupati dan pejabat pemerintah kabupaten mengunjungi pulau-pulau kecil, karena biaya BBM untuk operasional kapal ditanggung pejabat tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan, pada tahun ini, kami belum mengganggarkan dana operasional kapal tersebut, misalnya anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM), biaya perawatan dan lainnya karena keterbatasan anggaran.
"Kebutuhan BBM untuk satu unit kapal mencapai satu drum atau sebanyak 200 liter jenis premium, sementara biaya operasional untuk kapal ini belum ada," ujarnya.
Menurut dia, pengelolaan dua unit kapal ini akan dikelola pihak ketiga, namun karena biaya operasional yang tinggi dan minat masyarakat memanfaatkan transportasi laut ini rendah, maka pihak ketiga enggan untuk mengelola kapal bantuan ini.
Kami sudah menawarkan pengelolaan kapal ini kepada pihak ketiga misalnya BUMD, perusahaan transportasi swasta dengan memberikan kemudahan, namun mereka tetap tidak berminat mengelola operasi kapal ini," ujarnya.
Ia mengatakan, apabila pihak ketiga tetap tidak berminat mengelola kapal ini, kami akan membentuk koperasi untuk mengelola kapal bantuan ini.
"Selama ini, warga yang akan melakukan perjalanan antarpulau masih menggunakan kapal tradisional, karena tarif lebih murah sebesar Rp40 ribu per orang dibandingkan tarif kapal bantuan ini sebesar Rp150 ribu per orang," ujarnya.
