Wamen BUMN: pendanaan dibutuhkan untuk percepat transisi energi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury menyebut banyak upaya untuk mempercepat transisi energi, salah satunya melalui pendanaan investasi yang ramah lingkungan.

Dalam acara Impact Investing Forum featuring Indonesia Impact Fund Kadin yang digelar di sela COP26 yang ditayangkan secara daring, Senin (1/11) malam, Pahala pun mendorong lembaga keuangan global untuk bisa ikut berkolaborasi untuk bisa membantu Indonesia melakukan transisi energi sebagaimana target pada tahun 2030.

"Tantangannya besar, hanya mungkin bisa dilakukan jika berbagai institusi bekerja sama, termasuk lembaga keuangan. Kita butuh mekanisme, dalam hal ini kita bisa mendapatkan bantuan pendanaan apa pun," katanya.

Pahala menyebut PLN pun akan menandatangani bantuan pendanaan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk mendukung transisi energi.

"Saya rasa hal seperti itu (bantuan pendanaan) bisa dilakukan Bank Dunia, UNFCCC, ADB, begitu pula lembaga keuangan komersial untuk bisa bekerja sama," katanya.

Acara forum IIF 2021 atau Impact Investing Forum merupakan kegiatan yang diiniasiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta pemerintah Indonesia di sela sesi Konferensi Para Pihak atau Conference of Parties (COP) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change) Ke-26 atau COP26 di Glasgow, Skotlandia.

Kadin Indonesia berpartisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam di KTT tentang perubahan iklim tersebut. Kadin ditunjuk sebagai mitra pemikiran (thought partner) pemerintah Indonesia dalam negosiasi COP26 dan memiliki kesempatan untuk memperlihatkan keterlibatan aktif sektor swasta Indonesia dalam mencapai komitmen perubahan iklim di panggung internasional.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid telah menegaskan komitmennya untuk siap berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia untuk penuhi komitmen perubahan iklim.

Dalam hal ini, Kadin akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM, untuk berkolaborasi dalam membangun Agenda Net Zero untuk membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia pada tahun 2060.

Indonesia telah mengumumkan komitmennya terhadap inisiatif perubahan iklim global, yaitu pencapaian net-zero emission pada tahun 2060 serta Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang menuangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen (tanpa syarat) dan hingga 41 persen (bersyarat) tertahap business as usual pada tahun 2030.