Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memegang peranan penting dengan kebijakan iklim.
"Indonesia memiliki peran penting terkait dengan kebijakan iklim. Saat ini Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih paling lama tahun 2060, serta target bersyarat untuk menghentikan penggunaan batubara secara bertahap paling lama tahun 2040," kata Menkeu dikutip dari siaran pers ICAEW, Selasa.
Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk tidak menambah pembangkit listrik tenaga batu bara baru.
"Sementara sumber energi campuran masih bergantung pada batu bara, kami berkomitmen untuk tidak menambah pembangkit listrik tenaga batu bara baru untuk mencapai carbon net sink pada tahun 2030. Hal ini sangat penting karena sektor ini menyumbang 60 persen dari emisi Indonesia," ujar wanita yang akrab disapa Ani itu.
Ia juga menyebutkan peranan pemerintah Indonesia yang baru-baru ini menetapkan penerapan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Menurutnya, hal ini menandakan pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan yang sejalan dengan Program Pengembangan Berkelanjutan PBB (UN Sustainable Development Goals/ UN SDG).
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan implementasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance / ESG) dalam bisnis dan perekonomian Indonesia.
Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional - NDC) pada tahun 2030, mengurangi 29 persen emisi gas rumah kaca secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.
Di sisi lain, Menkeu baru-baru ini terlibat dalam konferensi bertajuk “The Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy” bersama dengan The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Kementerian Keuangan RI, dan Universitas Katolik Parahyangan.
"Konferensi internasional tentang keuangan berkelanjutan ini menurut saya diadakan di waktu yang sangat tepat, karena para pemimpin dunia baru saja kembali dari UN Climate Change Conference of the Parties atau COP26 yang baru saja diadakan di Glasgow," kata Menkeu Sri Mulyani.
Selain diskusi seputar keberlanjutan, ekonomi, dan upaya kolaboratif antara negara dan industri untuk mengatasi tantangan yang akan datang, konferensi ini juga menjadi pembuka Presidensi G20 Indonesia yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.
Menkeu Sri menambahkan, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi G20. Penyerahan estafet G20 Presidensi Indonesia 2022 telah dilakukan melalui konferensi pers bersama di Rome Summit pada 30-31 Oktober lalu, dari Presidensi 2021 Italia.
"Ke depan, Indonesia harus memainkan peran penting selama Presidensi G20. Indonesia telah menetapkan tema Presidensi G20: Recover Together, Recover Stronger, mencerminkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam kemitraan global untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan sekaligus meningkatkan kepercayaan secara global," kata dia.
