Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Mufti Anam, mendukung penguatan modal PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) lewat rights issue, atau penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) pada 2022, hal ini agar semakin solid penguatan permodalanannya.
”Kami mengapresiasi upaya BUMN termasuk BNI untuk bergerak mendorong pemulihan ekonomi. Lewat rights issue, saya kira permodalan BNI akan semakin kuat untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui penyaluran kredit maupun peningkatan pelayanan kepada nasabah," ujar Mufti melalui siaran persnya di Surabaya, Senin.
Mufti mengatakan, pemerintah telah memberi penugasan kepada BNI untuk menjadi bank internasional yang diharapkan bisa memfasilitasi sebanyak mungkin pelaku industri dalam negeri termasuk UMKM dan koperasi untuk go international, serta memanfaatkan jejaring BNI yang telah tersebar di banyak negara untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi domestik.
"Industri perbankan ke depan akan semakin kompetitif. BNI kami harapkan perkuat fondasi di segmen korporasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, membikin lompatan dalam digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan, serta mengkapitalisasi semua potensi menuju bank internasional yang di dalamnya kita berharap ada banyak UMKM bisa ekspor dengan fasilitasi BNI,” tuturnya.
Seperti diketahui, BNI menyiapkan rencana rights issue pada 2022. Total dana yang diincar belum dipublikasikan, namun disebutkan akan di bawah target semula sebesar Rp11,7 triliun.
BNI juga menerbitkan obligasi perpetual (perpetual bond) pada September 2021 yang membuat permodalan BNI semakin kuat. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) BNI meningkat menjadi 19,9 persen.
Mufti mengatakan, dengan permodalan yang kuat, masyarakat berharap BNI mampu melipatgandakan berbagai pelayanan untuk membantu pemulihan ekonomi.
"Termasuk kami berharap penyaluran kredit bisa lebih digenjot lagi, paling tidak kita harapkan bisa tumbuh bisa semakin mendekati dua digit pada tahun mendatang," kata Mufti, memaparkan.
Secara khusus Mufti kembali menegaskan soal penguatan digitalisasi perbankan bagi BNI. Platform digital mesti diperkuat dengan mengolaborasikannya ke berbagai penyedia jasa layanan keuangan lainnya.
"Pelayanan digital dari BNI saya kira sudah cukup bagus setelah adanya platform mobile banking yang baru. Ke depan harus semakin komprehensif, bukan hanya terkait transaksi, penjualan produk wealth management, atau pengajuan kredit, tetapi juga merambah ke berbagai hal lainnya. Sehingga digitalisasi ini menjadi pintu untuk membentuk ekosistem bisnis BNI," tutur mantan ketua HIPMI Jawa Timur tersebut.
"Ingat, sekarang eranya bukan hanya kolaborasi, tetapi sebuah bisnis harus mampu membangun ekosistem agar dia bisa menjadi pemenang. Dalam konteks perbankan, ekosistem ini memastikan terjadinya diversifikasi sumber pendapatan," katanya.
