Jakarta (Antara Babel) - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan partainya menolak kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
"Saya pikir Demokrat tidak setuju itu (kenaikan tunjangan). Rakyat lagi susah kayak begini, pengangguran tambah, inflasi tinggi, rakyat untuk makan saja susah," ujar Syarief Hasan di gedung parlemen, Jakarta, Kamis.
Syarief yang merupakan anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa pendapatan sebagai anggota DPR sejauh ini sudah relatif cukup.
Ia menegaskan DPR harus prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini.
Menurut dia, sebaiknya DPR mementingkan kondisi rakyat ketimbang meminta kenaikan tunjangan.
"Lebih bagus itu rakyat dahulu diperhatikan. Belum lagi (ada bencana) asap, sudah susah dikasih asap lagi," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-520/MK.02/2015 menyetujui kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang dimasukkan dalam RAPBN 2016.
"Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota," kata anggota BURT Irma Suryani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9).
Ia menyebutkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI itu meliputi tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kenaikan tunjangan DPR RI yang besarnya mencapai Rp4 triliun itu relatif kecil atau hanya 0,00191 persen dari total belanja negara Rp2.039,5 triliun pada APBN 2015 sehingga tidak perlu diributkan.
