Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mengembangkan perekonomian masyarakat berbasis koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
"Koperasi merupakan soko guru ekonomi dan UMKM telah terbukti memiliki daya tahan saat menghadapi krisis, kami akan terus melakukan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran koperasi dan para pelaku UMKM," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Babel Yulizar Adnan, di Pangkalpinang, Sabtu.
Pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi hal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Dalam hal ini kami akan mengarahkan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan yang nantinya akan melibatkan koperasi untuk mewadahi para pelaku UMKM," ujarnya.
Yulizar menyatakan keterpaduan pengembangan koperasi dan UMKM dilakukan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM agar bisa mendapatkan perhatian, pembinaan dan pendampingan, mengingat anggaran yang terbatas.
Menurut dia, jumlah koperasi di Babel cukup banyak yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Tercatat hingga Maret 2022 terdapat 1.127 koperasi, namun yang aktif sebanyak 719 koperasi dengan jumlah anggota mencapai 37.784 orang.
"Kehadiran koperasi harus mampu menunjukkan peran dan fungsinya dalam perekonomian, dalam hal ini kami terus berupaya meningkatkan kualitas koperasi karena pola itu dinilai lebih baik dibandingkan meningkatkan kuantitas koperasi. Koperasi berkualitas akan mampu menunjukkan eksistensi sebagai soko guru ekonomi," katanya.
Untuk sektor UMKM, Yulizar menambahkan, pemerintah terus mendorong pertumbuhan dan peran UMKM yang jumlah pelaku usaha hingga April 2022 terdapat sebanyak 127.587 unit, terdiri dari 124.601 usaha mikro, 2.900 unit usaha kecil dan 86 unit usaha menengah.
Pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, selain untuk memberikan gambaran nyata pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
"Pemerintah juga memberikan fasilitasi dan program untuk mendukung upaya pengembangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002," ujarnya.
Pemerintah juga terus mendorong kemajuan UMKM melalui berbagai pola, seperti memudahkan pelayanan perizinan, dukungan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan, dan digitalisasi bagi UMKM.
"Program seperti fasilitasi halal, standar produk, kemitraan UMKM koperasi, digitalisasi, penerbitan NIB berbasis OSS dan promosi dan pemasaran berbasis e-commerce pun hadir dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM," ujarnya.
"Kami juga telah memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi daerah bagi pengurus koperasi untuk menyukseskan program-program pemberdayaan dan mendukung perkembangan UMKM di Babel," katanya.
