Wapres: Pemerintah percepat penuntasan kemiskinan ekstrem

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah mempecepat untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem melalui Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemeno PMK).

"Kita bertekad menuntaskan kemiskinan ekstrem ini pada 2024," kata Wapres usai membuka Kongres Halal Internasional di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Selasa sore.

Oleh karena itu, kata Wapres, pemerintah mempercepat bagaimana sisa-sisa kemiskinan ekstrem setelah 2021 dicoba 25 kabupaten dan 2022 sebanyak 200 kabupaten lebih dan sisanya pada 2023 serta 2024 melalui dua kementerian koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Kemenko PMK.

"Dua kementerian koordinator ini terus pendataan untuk penyempurnaan data-data supaya mereka yang tergolong kemiskinan ekstrem itu diketahui secara rinci," katanya.

Ia mengatakan di samping memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, tetapi juga pemberdayaan ekonomi melalui Kemenko Bidang Perekonomian dan demikian kemiskinan ekstrem ini dapat dituntaskan pada 2024 nanti.

Menurut dia tidak hanya dua kementerian koordinator saja, tetapi 30 kementerian juga dikoordinasikan untuk berkolaborasi dan juga saling menopang.

"Kementerian ini mengerjakan apa dan kementerian lainnya mengerjakan apa, sehingga pekerjaan tersebut tidak tumpang tindih," katanya.

Selain itu, dengan adanya koordinasi dan kolaborasi antar-kementerian ini juga konfirgensi dari pembiayaan juga berjalan dengan baik," demikian Wapres Ma'ruf Amin.