Pangkalpinang (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Babel menggelar aksi massa didepan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menyampaikan tiga tuntutan, karena adanya rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM.
"Pada dasarnya tuntutan kita pada hari ini kita menyambut intruksi dari PB HMI untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan penolakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik" Kata Ketua HMI Cabang Babel, Yusuf di Pangkalpinang, Selasa.
Yusuf mengatakan, jika benar adanya kenaikan BBM oleh pemerintah pusat itu akan membebani masyarakat khususnya di Babel, karena secara logisnya BBM naik, maka tarif listrik juga naik, dan harga bahan pokok dan komoditi lain ikut naik.
Beberapa poin tuntutan yang disampaikan HMI dalam aksinya, mulai dari BBM, TDL dan mafia migas, yakni, pertama, menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat terutama kelas menengah kebawah yang mana kondisinya belum membaik pada masa pandemi COVID-19.
Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Ketiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor MIGAS dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Bekitung, Hendra Apollo mengatakan, untuk solusi yang diberikan pemerintah yakni, pertama, memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, kepada masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku UMKM.
Kedua, membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, kendaraan umum dan kendaraan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi
ini harus melalui pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan;
Ketiga, mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi dan listrik.
Keempat, melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM dan kelima, mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.
