Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan aksi peretasan data milik Indonesia seperti yang dilakukan akun Bjorka harus ditindak tegas.
Moeldoko, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan kedaulatan data di ruang siber adalah perpanjangan dari kedaulatan negara.
Siapapun yang mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas. Kita tidak boleh abai mengatasi ini (gangguan kedaulatan data). Kalau kita abai, kita dianggap lemah, kata Moeldoko.
Moeldoko sebelumnya mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (INTI) Edi Witjara, dan CEO PT Dekstop IP Teknologi Indonesia Phidi Soepangkat. Desktop IP merupakan perusahaan penyedia perangkat lunak untuk penyimpanan data.
Menurut Moeldoko, kasus kebocoran data yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat keamanan siber Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan teknologi anak negeri dan melibatkan para talenta yang ahli di bidang tersebut.
Ia menilai peretasan oleh "Bjorka" menjadi sinyal nyata untuk pemerintah berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi.
Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional, kata Moeldoko.
Sementara itu, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Edi Witjara mengatakan, pihaknya telah melakukan inovasi dan mengembangkan sebuah cloud system lokal yang diberi nama INTI cloud system.
INTI cloud system, kata dia, merupakan platform layanan cloud dan blokchain hasil inovasi dalam negeri yang sudah dilengkapi dengan keamanan siber dari kerja sama pengembangan dengan BSSN.
Harapannya bisa menjadi kebanggaan keamanan siber nasional, ujar Edi.
Peretas yang menggunakan identitas maya Bjorka menjadi topik perbincangan publik karena mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data seperti data penduduk Indonesia, data pengguna kartu SIM, serta data surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Rabu (14/9) memastikan tidak ada data bersifat rahasia negara yang bocor akibat ulah peretasan oleh kelompok atau perorangan yang mengaku sebagai "Bjorka".
