Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperjuangkan agar status Bandara H.A.S Hanandjoeddin Belitung tetap sebagai bandar udara internasional guna mendukung sektor pariwisata di pulau tersebut.
"Saat ini Bandara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin menjadi salah satu dari ratusan bandara yang akan dievaluasi statusnya menjadi bandara domestik. Jika ini terjadi tentu akan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Belitung," kata Ketua DPRD Provinsi Babel Herman Suhadi di Pangkalpinang, Selasa.
Menurut dia, DPRD Provinsi Babel akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan status bandara di Negeri Laskar Pelangi tersebut dengan tetap patuh pada aturan yang berlaku.
Ia mengatakan pada awal tahun 2019 pemerintah telah menetapkan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin menjadi bandara internasional dan membuka penerbangan langsung dari Malaysia ke Belitung, namun hanya berjalan beberapa saat dan terhenti oleh pandemi COVID-19.
Untuk memperjuangkan status bandara tersebut, Ketua DPRD Babel bersama Komisi III telah berkunjung ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mengkonfirmasi hal tersebut.
Untuk saat ini, kata Suhadi, pariwisata di Pulau Belitung mulai bangkit kembali, hal ini bisa dilihat dari adanya kunjungan wisatawan mancanegara dan beberapa kegiatan skala internasional yang digelar.
"Saat ini Belitung seperti Bali pada tahun 90-an. Untuk itu sektor perhubungan memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan pariwisata di Pulau Belitung untuk menjadi destinasi wisata mancanegara. Kami optimistis dalam 10 tahun ke depan akan jauh lebih berkembang dari yang kita lihat hari ini," katanya.
Ia berharap selain mempertahankan status bandara, pemerintah daerah menyiapkan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana baru di bandara tersebut guna menunjang kemajuan dunia pariwisata di Pulau Belitung.
"Ini terlepas dari nantinya status Bandara H.A.S Hananjoeddin menjadi domestik atau tetap sebagai bandara internasional," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Babel Azwari Helmy mengatakan saat ini geliat pariwisata di Pulau Belitung sudah mulai terlihat kembali dengan adanya kunjungan wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara, terlebih lagi beberapa kegiatan nasional maupun internasional telah dan akan digelar.
"Beberapa sudah berlangsung seperti Pesona Belitung Beach yang dibuka langsung Menteri Parekraf beberapa waktu lalu, G20 dan Tour of Kemala Belitong 2022, termasuk kegiatan yang sedang menunggu Tour De Belitong di bulan Oktober dan World Ocean Assesment (WOA) yang rencananya akan diadakan pada bulan Desember 2022," kata Azwari.
Dia berharap beberapa hal itu dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan status Bandara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin ke depan dan dapat membangun sarana prasarana bandara menjadi lebih baik dan bagus.
Sebelumnya, Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nafhan Syahroni membenarkan adanya evaluasi status bandara di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 250 bandara.
Hal itu dilakukan sesuai arahan Presiden RI untuk mengevaluasi status bandara dengan beberapa pertimbangan, antara lain pertama, bandara internasional adalah pintu gerbang negara yang dapat dimasuki negara lain. Dengan adanya banyak bandara internasional, maka akan banyak pula pintu masuk yang dapat diakses oleh negara lain sehingga akan memberikan ancaman pertahanan kepada negara itu sendiri.
Kedua, banyak bandara internasional di Indonesia yang hanya menyandang label saja, sementara untuk jadwal penerbangan internasional di bandara tersebut hampir tidak ada.
Di sisi lain pemerintah mempertimbangkan daerah-daerah yang memang menjadi destinasi tujuan pariwisata mancanegara yang harus didukung bersama dan dapat memberikan efek bagi daerah sekitarnya.
Untuk evaluasi akan dibahas di tingkat kementerian yang melibatkan Kementerian Maritim dan Investasi selaku koordinator, Kementerian BUMN, Imigrasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Perhubungan.
