Toboali (Antara Babel) - Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga 4 Desember 2015 baru 66 persen, namun diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun nanti.
"Diperkirakan anggaran belanja ini akan bertambah, karena masih ada SKPD yang belum mencairkan anggarannya," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Selatan Erwandi di Toboali, Senin.
Ia mengatakan realisasi anggaran belanja ini terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung yang jumlahnya bervariasi.
"Penyerapan belanja tidak langsung seperti gaji pegawai sudah mencapai 78,31 persen, sedangkan belanja langsung baru 56,36 persen," katanya.
Menurut dia ada beberapa SKPD yang penyerapan anggarannya tinggi seperti BKKBN dan Badan Penyuluh Kecamatan Payung, sementara itu ada juga yang rendah, di antaranya Dinas Perkebunan dan Kehutanan baru 20,50 persen.
Selanjutnya Dinas Pertanian 31,16 persen serta Badan Lingkungan Hidup 45,33 persen.
"Kalau masalah tingggi atau rendahnya serapan anggaran itu ada pada dinas terkait, karenanya bukan ranah DPPKAD," katanya.
Ia mengatakan penyerapan anggaran tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu, karena kemungkinan ada pekerjaan yang sudah selesai, namun belum diajukan kepada DPPKAD.
Penyerapan belanja 2014 mencapai 86,52 persen dengan Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp90 miliar dari total anggaran belanja Rp731 miliar.
"Kita optimistis penyerapan anggaran bisa mencapai 80 persen dari Rp850 miliar APBD yang telah ditetapkan," katanya.
Berita Terkait
DPRD Babel sepakat APBD 2025 Rp2,56 triliun dan PAD Rp900 miliar
13 November 2024 20:21
DPRD Babel usulkan APBD Rp2,5 triliun dan PAD Rp1 triliun
8 November 2024 19:52
DPRD Belitung mulai bahas rancangan APBD 2025
29 Oktober 2024 14:32
Belitung Timur targetkan APBD 2025 senilai Rp1,04 triliun
24 Oktober 2024 22:02
DPRD Pangkalpinang gelar Paripurna Penyampaian Raperda APBD TA 2025
18 Oktober 2024 22:40
Ketua DPRD Pangkalpinang pimpin Paripurna Keputusan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2024
1 Oktober 2024 22:07
Pj Wali Kota Pangkalpinang apresiasi DPRD setujui Raperda perubahan APBD 2024
30 September 2024 17:05
Jumlah honorer melebihi PNS, Pj Bupati Bangka: APBD murni tidak cukup untuk belanja pegawai
27 September 2024 14:19