Washington (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan ekonomi global membutuhkan kepemimpinan kuat dan aksi bersama dari negara-negara G20 untuk mengurangi risiko.
"Tantangan global membutuhkan aksi G20 untuk melindungi masyarakat lemah sekaligus membawa kondisi dunia kembali kuat, seimbang, berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif," kata Sri Mulyani saat menyampaikan hasil Pertemuan ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Washington DC, AS, Kamis sore waktu setempat.
Menurut dia, kondisi dunia yang menghadapi risiko seperti inflasi tinggi, perlambatan pertumbuhan, ketidakamanan sektor energi dan pangan, perubahan iklim serta konflik geopolitik juga membutuhkan bauran kebijakan yang memadai.
"Tantangan global juga membutuhkan kerja sama dan sinkronisasi bauran kebijakan makro maupun fiskal serta instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah bersama dan mendukung pemulihan ekonomi secara efektif," katanya.
Ia juga memastikan berbagai respon kebijakan yang diluncurkan juga harus dipaparkan secara spesifik, jelas, terkoordinasi dan dikomunikasikan dengan baik agar pesan dapat tersampaikan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan Presidensi G20 Indonesia mampu menjaga kredibilitas forum meski terdapat berbagai tantangan seiring dengan situasi ekonomi yang memburuk dan berpotensi resesi pada 2023.
"Meski menghadapi tantangan, Presidensi Indonesia mampu mempertahankan keutuhan G20 sebagai forum global untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan finansial," katanya.
Pertemuan ke-4 FMCBG ini merupakan yang terakhir pada Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Setelah itu, India mendapatkan kepercayaan untuk memegang keketuaan G20 selanjutnya pada 2023.
Sebelumnya, pertemuan pertama FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia berlangsung pada Februari 2022 di Jakarta, pertemuan kedua pada April 2022 di Washington DC, AS dan pertemuan ketiga pada Juli 2022 di Nusa Dua, Bali.
Berita Terkait
Pemerintah beri diskon listrik 50 persen selama 2 bulan imbas PPN naik
16 Desember 2024 14:37
Pemerintah resmi tetapkan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025
16 Desember 2024 14:34
Menkeu jamin APBN digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru
29 November 2024 10:18
Sri Mulyani: Anggaran infrastruktur terealisasi Rp282,9 triliun
22 November 2024 20:41
Sri Mulyani pangkas 50 persen anggaran dinas kementerian/lembaga
11 November 2024 15:28
Sri Mulyani jelaskan alasan adanya perombakan struktur Kemenkeu
8 November 2024 17:35
Sri Mulyani strikes again as Prabowo finance minister
21 Oktober 2024 14:52
Menteri-Menteri perempuan di Kabinet Merah Putih
21 Oktober 2024 14:51