Pemkab Bangka terapkan IMT satu atap

"IMT sebelumnya diterbitkan cukup di masing-masing kecamatan dengan ditandatangani camat setempat. Pemberlakukan perizinan di layanan satu atap ini dimulai tahun depan,"

Sungailiat (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan pembuatan Izin Membuka Tanah (IMT) di bawah satu atap di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Pemkab setempat.

Menurut Plt Sekda Kabupaten Bangka Espada Yamin di Sungailiat, Selasa, IMT merupakan dokumen administrasi surat pengakuan fisik tanah atas seseorang yang digunakan sebagai syarat pembuatan sertifikat tanah.

"IMT sebelumnya diterbitkan cukup di masing-masing kecamatan dengan ditandatangani camat setempat. Pemberlakukan perizinan di layanan satu atap ini dimulai tahun depan," jelasnya.

Dia mengatakan, masing-masing lembaga pemerintah mulai dari Lurah dan Camat hanya memberikan surat rekomendasi kepada masyarakat yang akan membuat IMT karena register pengesahan IMT dilakukan oleh Kepala KPT.

"Kepemilikan IMT penting sekali bagi masyarakat terutama yang akan membuat

sertifikat legalitas hak tanahnya," ujarnya.

Alasan pembuatan IMT dilakukan satu atap, menurut dia, untuk menertibkan hak fisik

tanah dan guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui perizinan.

Pada tahun yang sama pemerintah Kabupaten Bangka juga akan melakukan pengalihan pengelolaan penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat yang dikelola oleh Kantor Pajak Pratama di Pangkalpinang ke Pemerintah Kabupaten Bangka.

"Pengalihan PBB dari pusat ke daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat yang

diseragamkan bagi seluruh daerah di Indonesia," katanya.

Pengelolaan penerimaan PBB secara langsung oleh pemerintah daerah diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah. Diakuinya data wajib pajak atas kepemilikan tanah masih relatif sedikit dibanding dengan luas wilayah.

"Sebelumnya penyerapan PBB disetor langsung ke pemerintah pusat, sementara

pemerintah daerah hanya mendapatkan bagian sesuai ketentuan sedangkan nantinya semuanya dikelola pemerintah daerah," jelasnya.

Espada menambahkan, pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan program pengelolaan PBB termasuk dengan mempersiapkan sumber daya

manusianya dengan mengikutkan sejumlah pegawai belajar selama satu tahun di Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.