Sungailiat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memetakan tenaga kontrak untuk memastikan jumlah kebutuhan menyusul rencana penghapusan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut oleh pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Andi Hundirman di Sungailiat, Rabu, mengatakan pemetaan tenaga nonASN penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan secara rill pegawai di masing - masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dia mengakui solusi yang ditawarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pegawai di daerah melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan masih difokuskan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
"Selama beberapa tahun kami membuka pendaftaran PPPK tetapi masih diutamakan tenaga pendidik dan kesehatan, sedangkan tenaga teknis sesuai kebutuhan di OPD saat itu belum ada," jelasnya.
Tercatat jumlah seluruh tenaga kontrak di Kabupaten Bangka mencapai 3.000 lebih orang tersebar di kantor camat, kelurahan dan yang ada dinas.
Melihat dari kebutuhan dan tingkat pelayanan, kata Sekda, keberadaan tenaga nonASN masih dibutuhkan membantu ASN karena jumlah pegawai negeri relatif terbatas.
"Saya mengakui, tenaga kontrak cukup besar membantu ASN dalam memberikan pelayanan, mengingat ASN sendiri jumlahnya terbatas," jelas dia.
Pihaknya mendorong seluruh pegawai baik ASN maupun tenaga kontrak tetap meningkatkan pelayanan masyarakat sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai abdi negara.
Menyinggung rencana pemerintah membuka pendaftaran ASN tahun 2023, kata dia, pihaknya sampai sekarang belum menerima surat dari pemerintah pusat mengenai jadwal dan petunjuk teknis penerimaan.
