Legislator mendorong Pemerintah Bangka terapkan program UHC

Sungailiat, Babel (ANTARA) - Wakil komisi III DPRD Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Marianto mendorong pemerintah di daerah itu menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024.

"Saya mendorong pemerintah daerah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) karena memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas," kata Marianto di Sungailiat, Selasa.

Dia menilai program Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2024 mampu menjabat hak dasar masyarakat yakni mengenai kesehatan dimana masyarakat diberikan kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

"Ketika warga ada yang sakit dan datang ke rumah sakit cukup menunjukkan identitas saja dan sudah bisa dilayani," katanya.

Menurutnya, dia sudah menyuarakan program UHC sejak tahun 2020 lalu namun belum berhasil hingga saat tahun 2022 dan diharapkan tahun 2024 mendatang program UHC sudah diterapkan seperti daerah lain yang terlebih dahulu menerapkan.

Berdasarkan kata dia jumlah penduduk Kabupaten Bangka 324.232 jiwa diketahui 278.529 jiwa sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan yang belum terdaftar peserta JKN sebanyak 45.703 orang.

"Jika ingin mencapai target 100 persen kepesertaan JKN dibutuhkan anggaran Rp20 miliar lebih, untuk capaian 98 persen dibutuhkan anggaran Rp17 miliar, dengan target pemenuhan kepesertaan 39.218 orang," katanya.

Dia menyarankan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk memenuhi kewajiban Perpres nomor 1 tahun 2022, tentang optimalisasi jaminan kesehatan Nasional, sehingga hak wajib warga negara sesuai dengan tujuan negara terpenuhi.

"Perlu dipahami bahwa anggaran yang digunakan ini adalah jaminan tentang kesehatan bukan bentuk program kegiatan," kata dia.

Ia mengatakan indeks pembangunan manusia (IPM) indikatornya sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar dan wajib, yakni dimensi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Dalam rapat Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 kemarin (13/2/2023), salah satu hal yang dibahas yakni optimalisasi jaminan kesehatan nasional, terutama untuk masyarakat kelas tiga yang baru tercapai 85 persen dan masih ditemukan masyarakat yang sakit dan tidak pergi ke rumah sakit akibat terbentur biaya dan belum ada kepesertaan JKN.

"Harus menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka memperpanjang angka harapan hidup masyarakat yang sehat dan dijamin oleh negara," demikian Marianto.