Anggota DPRD: Sistem pemilu proporsional terbuka beri ruang memilih

Sungailiat (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Marianto menilai pemilu dengan sistem proporsional terbuka akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih, menilai sekaligus menyeleksi kompetensi sang calon.

"Saya setuju dan relevan dengan sistem terbuka. Hal ini untuk memberi pembelajaran politik bagi masyarakat dalam pencerdasan demokrasi," kata Marianto di Sungailiat, Rabu.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Bangka ini saat menanggapi uji materi sistem pemilu proporsionalitas terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimohonkan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem)), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Dia juga menilai bahwa dalam pelaksanaan pemilu ini harus ada pola manajemen pemilu yang baik, misalnya dengan mempertegas pengawasan, dan melibatkan semua komponen untuk mengawasinya, termasuk masyarakat.

"Harus diikuti dengan manajemen yang baik dan melibatkan semua komponen masyarakat untuk ikut andil mengawasi," tegasnya.

Dia mengatakan sistem Pemilu secara proporsional terbuka juga untuk menjaga komitmen kemajuan demokrasi di Indonesia, guna menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas atas dasar kompetensi calon.

Dalam pemberitaan sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka di MK. Hal itu menuai pro dan kontra, di mana sejumlah partai politik di parlemen menolak pemberlakuan kembali sistem pemilihan proporsional tertutup.

Tercatat ada delapan partai politik yang menyatakan secara terbuka penolakan terhadap kembalinya sistem pileg proporsional tertutup, yakni Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).