Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelamatkan keuangan negara dan daerah sebesar Rp9,6 miliar sepanjang 2022, sebagai bentuk kontribusi dan komitmen BPKP memberantas korupsi.
"Pada tahun ini kami fokus melakukan pengawasan adaptif berbasis teknologi," kata Kepala BPKP Provinsi Kepulauan Babel Faeshol Cahyo saat membuka peringatan HUT Ke-40 BPKP di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menyatakan Perwakilan BPKP Kepulauan Babel selama 2022 telah berkontribusi dalam keuangan negara diantaranya efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp213 miliar, penyelamatan keuangan negara dan daerah Rp9,6 miliar dan optimalisasi pendapatan negara dan daerah Rp4,4 miliar.
"Kami bersyukur ketiga kontribusi BPKP Babel dalam menyelamatkan keuangan negara dan daerah ini jauh melebihi target yang ditetapkan," katanya tanpa menyebutkan target yang ditetapkan.
Ia mengatakan tema HUT BPKP ke-40 mengangkat "pengawasan adaptif untuk pertumbuhan berkelanjutan", yang menunjukkan sebuah transisi metode pengawasan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi.
"Kami beradaptasi dan mengadopsi metodologi pengawasan dengan berbasis IT dalam melakukan analisis terhadap big data guna menghasilkan rekomendasi terbaik bagi stakeholder terkait," katanya.
Selain itu, Perwakilan BPKP Kepulauan Babel di level daerah berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah antara lain melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah, pendampingan laporan keuangan pemerintah daerah, serta pengawasan dana desa.
"Terhadap korporasi, BPKP mengawal tata kelola BUMN, BUMD dan BUM Desa. BPKP juga melakukan pengawalan atas BLUD," katanya.
Ia menjelaskan sebagai pembina APIP Daerah, Perwakilan BPKP fokus pada penguatan kapabilitas APIP Daerah (Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota), yang mana
"Hal ini sangat penting agar APIP Daerah bisa berkontribusi dalam mengawal program pembangunan pemerintah daerah. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, BPKP telah melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan represif, bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH)," katanya.
