Sungailiat (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya meningkatkan kualitas sumber daya perempuan pedesaan melalui bimbingan teknis kepemimpinan perempuan perdesaan.
Perencanaan Ahli Muda Asdep PUG Politik dan Hukum Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nina Damayanti di Sungailiat, Selasa saat membuka bimbingan teknis tersebut mengatakan pihaknya memiliki mandat dari Presiden RI Joko Widodo diatur dalam Perpres No.4 tahun 2020, bahwa diperintahkan membuat perumusan, kebijakan pemberdayaan perempuan.
Bimbingan teknis kepemimpinan perempuan perdesaan penting dilakukan karena bertujuan memastikan perempuan pemimpin yang akan menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender.
"Dari kebijakan pemberdayaan perempuan, kita mempunyai program prioritas nasional selama lima tahun, dari 2000 -2024," jelas dia.
Bimbingan teknis kepemimpinan perempuan, kata dia, dipilih lokasi fokus yang menjadi target sasaran pemberdayaan perempuan.
Sekretaris DP2KBP3A Kabupaten Bangka, R Tati Rainingsih menilai problem pembangunan Indonesia saat ini masih dibayangi angka ketimpangan termasuk ketimpangan berbasis gender.
"Diharapkan hasil bimtek kepemimpinan perempuan pedesaan dapat mengoptimalkan penggerakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkualitas di Kabupaten Bangka," jelas dia.
Hal penting yang lain, kata dia, dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak serta mengatasi permasalahan perempuan dan anak.
Menurutnya, kegiatan bimtek sebagai upaya mendorong keadilan dan kesetaraan gender, mendorong keadilan keterlibatan dan peran perempuan dalam ranah pengambil kebijakan di areal publik melalui peningkatan kapasitas perempuan.
Dia menyarankan kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi dalam pembangunan desa, kemudian meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan perdesaan yang memiliki kesadaran kritis dan komitmen untuk mendorong pembangunan desa yang berspektif gender dan meningkatkan peran serta partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa.
