Jakarta (Antara Babel) - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan konektifitas dan kerja sama multilateral merupakan salah satu strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi karena selama ini tidak terdistribusi secara merata.
"Kesenjangan sosial-ekonomi masih melebar. Hal ini didukung oleh data-data dari lembaga internasional, termasuk Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bahwa ketidaksetaraan pendapatan terus mengalami peningkatan," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan ke-9 Kemitraan Parlemen Kawasan Asia Eropa, pada 22 April 2016 di Ulaanbataar, Mongolia.
Dia menjelaskan, dalam dunia perdagangan, globalisasi dan liberalisasi perdagangan tidak dapat dipisahkan dan saling terkait antara satu dengan lainnya.
Secara teoritis menurut dia, globalisasi diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi semua elemen masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama.
"Namun kenyataannya, lebih banyak kesempatan bagi golongan mampu, dan lebih banyak tantangan bagi golongan yang termarjinalisasi. Banyak negara dan kelompok masyarakat yang masih belum dapat bersaing dalam iklim kompetisi yang demikian besar," ujarnya.
Menurut dia, dalam sistem perdagangan bebas yang berlaku saat ini, tidak ada kebebasan dan keadilan. Dia mengatakan, ketika kebijakan perdagangan internasional tidak memberikan manfaat positif bagi negara berkembang, diperlukan perubahan secara menyeluruh.
"Perdagangan internasional seharusnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat miskin, bukan memperkaya korporasi," ujarnya.
Dia menjelaskan, perdagangan bebas bukanlah kunci bagi pengentasan kemiskinan dan kelaparan sehingga kedua masalah tersebut timbul akibat adanya ketidaksetaraan dan kerentanan.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, sebagai reaksi terhadap dampak negatif dari globalisasi, muncul berbagai gerakan salah satunya kampanye 'fair trade'.
"Pada prinsipnya, 'fair trade' mengacu pada kemitraan yang setara antara produsen dan pemasar untuk membuka kesempatan yang sama bagi semua pihak; menjamin keterbukaan terhadap publik; dan menciptakan praktek perdagangan yang adil dan berkelanjutan," katanya.
Fadli menjelaskan dalam menjawab tantangan globalisasi, konektifitas antar wilayah dan kerja sama multilateral dapat diupayakan.
Konektifitas menurut dia, tidak hanya mengacu pada pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga mempererat hubungan antar masyarakat.
"Sementara itu, kerja sama multilateral harus bersifat efektif bukan hanya mengacu pada terciptanya kawasan yang tertib, adil, dan sejahtera; tetapi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan, keterlibatan masyarakat juga merupakan inti dari demokrasi, dan bukan hanya demokrasi politik yang dibutuhkan. Namun menurut dia, mengacu pada pemikiran Wakil Presiden Indonesia yang pertama RI M. Hatta, demokrasi sosial yang merupakan perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
"Demokrasi sosial termaktub dalam politik berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi lokal serta dalam ekonomi di bawah prinsip-prinsip koperasi dan penguasaan negara atas kekayaan alam," katanya.
Demokrasi sosial menurut dia, menjamin kesejahteraan rakyat melalui kecukupan pangan, sandang, papan, jaminan kesehatan dan pensiun.
Fadli mengatakan, dalam menghadapi tantangan globalisasi, harus diterapkan prinsip multilateral yang efektif bagi Asia dan Eropa melalui penguatan demokrasi mengadopsi kearifan dan nilai-nilai lokal.
Delegasi DPR RI hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari Fadli Zon (F-Gerindra), Tantowi Yahya (F-Golkar), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Sudin (F-PDIP), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS) yang turut menghadiri pembukaan sidang tersebut.
