Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebesar 12,4 persen dari outlook APBN 2023 demi menurunkan tingkat kemiskinan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran perlinsos dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun, lebih tinggi dari outlook APBN 2023 yang senilai Rp439,1 triliun.
“Tahun depan perlinsos kami tingkatkan 12,4 persen, mendekati anggaran saat tahun terjadinya pandemi, karena komitmen kami menurunkan kemiskinan ekstrem,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu.
Selain itu, peningkatan anggaran perlinsos juga ditujukan untuk perbaikan berbagai bidang yang diharapkan dapat mendukung masyarakat yang masuk dalam kelompok berpendapatan 40 persen terbawah.
Secara rinci, peningkatan anggaran perlinsos mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang naik sebesar Rp7,4 triliun menjadi Rp81,2 triliun.
Kemudian, anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU BP) kelas III, serta bansos lainnya ditingkatkan sebesar Rp10,3 triliun. Dengan demikian, anggaran untuk program-program tersebut menjadi Rp82,3 triliun.
Selain untuk program bansos, anggaran perlinsos juga disalurkan untuk subsidi energi dan non-energi. Anggaran subsidi energi menyasar subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG 3 kilogram dengan nilai Rp185,9 triliun.
Sementara anggaran subsidi nonenergi naik Rp36,1 triliun menjadi Rp114,3 triliun. Subsidi non-energi diarahkan untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi perumahan, subsidi PSO, dan subsidi pupuk.
Bendahara Negara mengatakan APBN akan terus diarahkan menjadi instrumen untuk mentransformasikan ekonomi dan mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat.
