Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan Jalan Sehat Forum Sekretaris (Forses) merupakan wadah membuka jalur kolaborasi yang solid, saat membuka kegiatan Jalan Sehat Forum Sekretaris (Forses) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Minggu (10/09).
Kegiatan jalan sehat yang menempuh jarak 4 Km dengan mengambil start dari Kantor PANRB kemudian finish di Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) itu dihadiri juga oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Sekretaris Jendral Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu serta anggota Forses lainnya.
"Kegiatan ini tentunya berdampak positif, antara lain menjadi wadah bagi anggota Forses untuk membuka dan memperkuat jalur koordinasi dan kolaborasi antar lembaga," kata Menteri PANRB dalam keterangan rilis yang diterima ANTARA di Pangkalpinang, Minggu (10/9).
Pada kesempatan tersebut, dirinya meminta agar para anggota Forses dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui komitmen seluruh perangkat di lembaga sebagai pelaksana dan penguat birokrasi.
"Kalian adalah orang hebat dan dipercaya, karena itu saya yakin kita bisa berkolaborasi melakukan percepatan reformasi birokrasi tematik sesuai dengan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024," katanya.
Ia menjelaskan adapun fokus reformasi birokrasi tematik berfokus pada empat tema pelaksanaan, yang meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
Menanggapi arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB), Pj Gubernur Suganda mengungkapkan bahwa percepatan reformasi birokrasi tematik ini menjadi solusi agar reformasi kita berdampak langsung bagi masyarakat.
"Jalur birokrasi yang dulunya prosedural, panjang, dan tidak efesien akan lebih dinamis dan dapat langsung menyasar ke masalah utama dengan cepat," katanya.
Ia menambahkan Pemprov Babel sudah mengimplementasikan program-program tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Salah satunya peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan agar pelayanan lebih transparan, cepat dan tidak rumit misalnya dengan penggunaan aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah melalui e-katalog," katanya.
Ia menyebutkan begitupun dalam perubahan APBD 2023, memfokuskan penggunaan anggaran pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran, penanganan stunting serta stabilitas harga barang.
"Pada prinsipnya sesuai arahan Menteri PANRB kita terus upayakan agar tata kelola pemerintahan ini cepat dan berdampak langsung kepada masyarakat," katanya.b
Hadir dalam acara tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya, Ketua Forses yang juga Sekretaris Jenderal LPSK RI Noor Sidharta, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, para Sekjen/Sestama/Sesmenko/Ses/Asrena/Kasum, serta perwakilan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia.
