Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung raih Penghargaan Terbaik Pertama Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi anti Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Januari-Juli 2023.
Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu (23/9), penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK), Kemenkumham, Dr. Y. Ambeg Paramarta, kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, pada penutupan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSK di The Trans Resort Kuta Bali, Kamis malam (21/9).
Dari 33 Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia, nilai yang diraih Kanwil Babel adalah 3,95 (Sangat Baik). Adapun penghargaan Terbaik Kedua diraih oleh Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Terbaik Ketiga oleh Kantor Wilayah Jawa Timur dan Bengkulu.
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK), Y. Ambeg Paramarta berharap raihan tersebut dapat menjadi sumber semangat untuk berkinerja lebih baik lagi.
Ambeg juga menyampaikan jika tugas dan fungsi BSK di wilayah meliputi, Analisis Evaluasi Kebijakan, Survei IPK/ IKM/ Integritas, serta pemanfaatan SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai bahan analisis kebijakan.
“BSK berkomitmen tugas yang diberikan kepada Kantor Wilayah sejalan dengan arahan Presiden untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak kepada masyarakat,” ujar Ambeg.
Pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa Indeks Reformasi Hukum (IRH) di wilayah Babel telah 100% Pemerintah Daerah melakukan upload data dukung, penilaian mandiri asesor dan submit. Dalam pelaksanaan IRH, Kanwil Babel telah aktif melakukan sosialisasi, pendampingan dan verifikasi dalam penilaian IRH.
Dalam kegiatan ini, diberikan penghargaan pada empat kategori atas capaian kinerja Kanwil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi BSK di Wilayah periode Januari-Juli 2023. Diantaranya, kategori Analisis Evaluasi Kebijakan, kategori Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi, kategori Pemanfaatan SIPKUMHAM, dan kategori Opini Kebijakan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini menyampaikan bahwa pihaknya selalu menekankan pentingnya pelayanan prima, sehingga masyarakat penerima layanan secara aktif memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja layanan melalui survei Indeks Persepsi anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM).
Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kanwil Babel, serta Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi yang selama ini selalu meminta penerima layanan untuk memberikan masukan melalui survei, sehingga segala kekurangan dapat diperbaiki.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris BSK, Jonny Pesta Simamora; Kepala Bidang HAM, Suherman; serta Kepala Subbidang Pengkajian, Litbang, Hukum dan HAM, Poppy Rinafani.
