Pangkalpinang (ANTARA) - BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan tema "Tingkatkan Ketangguhan Kelurahan Kurangi Resiko Bencana" yang diikuti 24 Lurah se-Kota Pangkalpinang.
Dalam sambutannya Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa mengatakan wujud bencana dari tahun 2020 sampai 2024 sudah disusun. Melalui pelatihan ini perangkat di kelurahan dapat memberi pemahaman bagaimana masyarakat mengetahui potensi kebencanaan yang ada dan bagaimana menjadi tangguh saat terjadinya bencana.
"Setelah mengikuti pelatihan ini kita harap kawan-kawan dari aparatur kelurahan dapat memberi sosialisasi dan edukasi ke masyarakat karena yang paling mudah menjangkau masyarakat itu adalah perangkat desa," ujarnya.
Selain itu di kelurahan juga ada satgas yang bisa mengaktifkan kembali destana atau desa tangguh bencana atau kecamatan tangguh bencana dan yang belum ada bisa dibentuk dulu.
"Di sosialisasi ini kita juga berharap secara teknis bencana dapat ditangguhkan melalui destana itu karena segala antisipasi yang dilakukan pemerintah itu sudah maksimal," ujarnya.
Mikron berharap melalui pelatihan ini juga perangkat kelurahan dapat memberi pemahaman ke masyarakat bagaimana upaya mencegah jika terjadinya bencana sehingga cepat-cepat melakukan pengungsian dengan pengerukan, serta pembesaran air dan got.
"Disini aparat kelurahan bisa memberikan edukasi untuk terjun ke masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat menyosialisasikan pencegahan dan mitigasi sehingga masyarakat paham bagaimana mengantisipasi kebencanaan," ujarnya.
Mikron menambahkan, dari 42 kelurahan yang ada di Kota Pangkalpinang, 24 kelurahan yang menjadi peserta pelatihan ini sengaja diprioritaskan karena di 24 kelurahan inilah yang rentan terjadi bencana banjir dan kebakaran hutan.
"Sengaja kami undang 23 kelurahan ini karena mereka yang rentan kena bencana dengan resiko tinggi untuk banjir dan kebakaran hutan," ujarnya.
Oleh karena itu BPBD Babel sangat konsen merangkul perangkat dikelurahan untuk dapat mengaktifkan perangkatnya agar dapat menyosialisasikan kebencanaan dan mitigasi bencana ke masyarakat sehingga nantinya masyarakat lebih siap menghadapi terjadinya bencana.
"Poin kami masyarakat langsung karena kami provinsi tidak memiliki wilayah sehingga kami mendorong perangkat kelurahan yang ada. Kami harap masyarakat lebih akrab dengan bencana karena selama ini mereka terlihat hanya siap saja tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana," ujarnya.
