Peleburan BKP ke BKI perluas pengawasan ekspor-impor

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Balai Karantina Indonesia (BKI) Ir Bambang mengatakan peleburan Balai Karantina Pertanian (BKP) menjadi BKI akan memperluas pengawasan-pengawasan kegiatan ekspor impor, guna mewujudkan ekonomi tol, yakni mengawal perdagangan nasional dan internasional.

Bambang saat pelepasan ekspor 25 ton chip porang di Pelabuhan Pangkalbalam Kepulauan Babel, Jumat, mengatakan transformasi BKP menjadi BKI ini adalah transformasi Undang-Undang Nomor 16 ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dan kemudian terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang integrasi balai karantina pertanian dengan balai karantina ikan.

"Kalau dulu kepala balai karantina pertanian adalah Menteri Pertanian dan balai karantina perikanan Menteri Kelautan Perikanan dan setelah diintegrasikan maka pimpinan kedua balai ini di bawah Presiden Republik Indonesia," katanya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Balai Karantina Pertanian (BKP) menjadi Balai Karantina Indonesia (BKI), guna mengawal ekspor dan impor produk pertanian di negeri ini dan Bambang bersyukur atas keputasan tersebut.

Baca juga: Balai Karantina menargetkan ekspor produk pertanian Rp1.000 triliun

Menurut dia, dengan adanya penguatan Balai Karantina Indonesia ini, tentunya mengoptimalkan dan memperluas cakupan pengawasan karantina tumbuhan, hewan, ikan mengawasi lalu lintas produk pertanian dalam mengantisipasi berbagai hama penyakit pertanian dan perikanan.

"Cakupan tugas BKI menjadi luas dan tidak lagi hanya terbatas dalam pengawasan di titik-titik yang ditetapkan negara, tetapi BKI menjaga seluruh nusantara dari berbagai penyakit tanaman, hewan dan perikanan," katanya.

Ia berharap dengan adanya penggabungan antara karantina pertanian dengan perikanan ini akan mengakselerasikan ekspor produk pertanian dan perikanan bisa lancar, mudah, murah dan cepat.

"Kita mengawal perdagangan ini, karena ketika bangsa lain mengekspor produk pertaniannya maupun sebaliknya maka harus melalui karantina, sehingga di Undang-Undang 21 ini memberikan amanat kepada karantina dalam mewujudkan ekonomi tol," katanya.

Baca juga: BKP Pangkalpinang perkuat awasi produk pertanian global