KPU Bangka Barat percepat penyaluran anggaran Pilkada 2024

Mentok, Babel (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupaya mempercepat proses penyaluran anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Saat ini kami masih melakukan perbaikan rancangan naskah perjanjian hibah daerah yang selanjutnya akan diserahkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Bangka Barat agar proses penyaluran sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat Dwi Aprianto di Mentok, Jumat.

Menurut dia, perbaikan rancangan naskah perjanjian hibah daerah tersebut dilakukan setelah KPU Kabupaten Bangka Barat melakukan seleksi terhadap beberapa bank yang akan menjadi mitra dalam penyaluran anggaran tersebut.

"Beberapa hari lalu kita telah melakukan proses seleksi dengan pola pemaparan dari sejumlah bank yang ada, dan pada akhirnya kita pilih BRI sebagai mitra untuk penyaluran dana hibah Pilkada 2024 yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bangka Barat," katanya.

Ia berharap setelah beberapa proses yang telah dilakukan, rancangan naskah bisa segera selesai sesuai aturan dan disetujui agar penyaluran anggaran pilkada bisa segera direalisasikan.

"Sampai sejauh ini belum ada kepastian, namun kita tetap akan berupaya agar bisa direalisasikan secepatnya untuk penandatangan NPHD ini, paling lambat 9 November 2023," katanya.

Untuk anggaran Pilkada 2024, KPU Kabupaten Bangka Barat akan mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah sekitar Rp25 miliar, yang berasal dari APBD Kabupaten Bangka Barat Rp23 miliar dan dari APBD Provinsi Babel Rp1,8 miliar.

"Dukungan anggaran memang dari dua sumber karena untuk pilkada tahun depan kita akan melaksanakan pemilihan untuk bupati-wakil bupati dan gubernur-wakil gubernur," katanya.

Dana hibah dari APBD Kabupaten Bangka Barat rencananya akan dicairkan dua tahap dan dimulai tahun 2023 tahap pertama sebesar 40 persen.

Jumlah anggaran Pilkada 2024 ini lebih besar dibandingkan dengan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada 2020 yang mencapai Rp16 miliar.

Adanya peningkatan anggaran ini sebagian besar akan diserap untuk kebutuhan honor penyelenggara pemilihan, seperti panitia pemungutan suara, panitia pemilihan tingkat kecamatan, kelompok penyelenggara pemungutan suara dan panitia pendaftaran pemilih.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan beberapa kali pemilu sebelumnya, alokasi anggaran para anggota badan yang bertugas membantu kerja KPU di tingkat kecamatan dan desa ini sekitar 40 persen dari total anggaran yang ada.