Pangkalpinang (ANTARA) - BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pemerintah kabupaten dan kota di provinsi itu untuk segera melaporkan status kedaruratan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah mengoptimalkan penanganan karhutla.
"Kami sudah melayangkan surat ke masing-masing kabupaten/kota, namun hingga saat ini belum ada menetapkan status tanggap darurat karhutla," kata Kepala BPBD Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan penetapan status tanggap darurat karhutla ini sebagai tindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Surat Edaran Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu dalam penanganan karhutla dan kekeringan sebagai dampak kemarau dan El Nino.
"Kami sudah didatangi Direktur Kedaruratan BNPB dan membahas permasalahan karhutla dan kami pun sudah melayangkan surat ke kabupaten dan kota," katanya.
Menurut dia, apabila kabupaten dan kota tidak mampu menangani karhutla dan kekeringan, maka Pemprov Kepulauan Babel segera menetapkan darurat untuk dilaporkan ke pemerintah pusat.
"Saat ini kami belum bisa menetapkan Babel sebagai daerah darurat karhutla dan kekeringan, karena belum adanya pemkab serta pemkot yang menyatakan tanggap darurat dampak kemarau dan El Nino ini," katanya.
Berdasarkan data, kata dia, kasus karhutla hingga Senin (30/10/2023) sudah mencapai 1.958,72 hektare dengan 894 kejadian tersebar di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.
"Saat ini karhutla terus bertambah dan akan meningkat hingga musim hujan tiba diperkirakan terjadi pada minggu pertama November tahun ini," katanya.
Baca juga: BPBD Bangka Belitung telah tangani 1.958,72 hektare karhutla
Baca juga: BPBD Bangka Tengah catat 163 karhutla
