Bawaslu Babel tingkatkan koordinasi sukseskan pengawasan masa kampanye

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pengawasan Pemilihan Umum(Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Babel) meningkatkan koordinasi untuk menyukseskan tugas pengawasan masa kampanye sehingga mampu menciptakan pelaksanaan Pemilu 2024 yang damai, sukses, dan bermartabat.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan seluruh Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota, kemarin kita juga menggelar pertemuan dengan seluruh Panwaslu kecamatan dan pengawas kelurahan/desa di Kabupaten Bangka Barat untuk menguatkan soliditas seluruh petugas pengawas," kata Ketua Bawaslu Provinsi Babel, EM Osykar di Pangkalpinang, Sabtu.

Pada kegiatan itu diharapkan seluruh petugas pengawas, baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta kelurahan dapat meningkatkan pengawasan seluruh tahapan guna menciptakan pengawas pemilu yang solid, berkompetensi dan berintegritas.

"Pada pertemuan itu kita menekankan kesiapan jajaran pengawas dan komitmen kerja penuh waktu di setiap tingkatan dalam melakukan pengawasan," ujarnya.

Masa kampanye akan berlangsung mulai 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, tahapan yang cukup panjang ini, katanya  perlu diperhatikan oleh seluruh petugas pengawas agar bisa berjalan sesuai dengan aturan.

Para petugas pengawas tersebut diberikan bekal keterampilan dan penguasaan materi peraturan yang sudah diterbitkan KPU maupun Bawaslu RI.

"Pada pelaksanaan Pemilu 2024 ada sejumlah aturan yang berubah jika dibandingkan aturan pemilu sebelumnya, ini yang perlu kita pelajari bersama sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan fungsi petugas pengawas," katanya.

Selain melakukan pengawasan pada masa kampanye, ada beberapa tugas dan fungsi yang harus dijalankan para petugas pengawas yang dilakukan bersamaan, antara lain persiapan pelaksanaan pemungutan suara, distribusi logistik dan lainnya.

"Tahapan terus berjalan baik masa kampanye maupun persiapan pemungutan suara, kita harus benar benar paham berbagai aturan yang ada, baik dari penyerahan logistik dari kecamatan ke kantor desa dan dari kantor desa ke TPS itu harus terus diawasi," katanya.