BPS: ST2023 landasan valid pengambilan kebijakan pemerintah

Pangkalpinang (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto menyatakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) menjadi landasan valid dalam pengambilan kebijakan pemerintah, guna tercapainya kedaulatan pangan, peningkatan kesejahteraan petani.

"ST2023 ini akan menyajikan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dalam mengatasi berbagai tantangan pertanian global dan nasional dengan data yang akurat, up to date, relevan dan komprehensif," kata Atqo Mardiyanto saat menghadiri Rakorda ST203 di Belitung, Senin

Ia mengatakan Rakorda ST2023 bertemakan “Mencatat Pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani” dihadiri Penjabat Gubernur Kepulauan Babel, Bupati Belitung dan 102 orang peserta diharapkan menghasilkan data valid.

"Data yang dihasilkan nanti tentunya bisa menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pertanian di negeri ini," katanya.

Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toto Haryanto Silitonga menyampaikan Rakorda ST2023 untuk memperkuat koordinasi terkait teknis, administrasi, pengolahan data, analisis, serta diseminasi, pasca kegiatan pencacahan ST2023.

Selain itu, rakorda ini juga sebagai integrasi evaluasi rangkaian kegiatan ST2023 dan kegiatan lainnya di tahun ini dan integrasi persiapan kegiatan ST2023 serta kegiatan lainnya di 2024.

"Mengingat luasnya cakupan data yang dihasilkan dari kegiatan sensus ini, maka data hasil ST2023 nantinya akan dirilis dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan pada 4 Desember 2023 dan tahap kedua akan dilakukan pada 15 April 2024," katanya.

Ia menegaskan kegiatan Rakorda kali ini menjadi salah satu bagian dari penyempurnaan kualitas data hasil pencacahan untuk rilis tahap 1 data hasil ST2023 yang paripurna dan juga baik secara administrasi, sehingga urusan teknis dan administrasi dapat sejajar dan berjalan beriringan," katanya.

Pada akhir acara pembukaan, kemeriahan acara semakin bertambah dengan adanya tarian persembahan yakni Tari Dayang Kepo yang mencerminkan kegotong – royongan dan kerja sama, layaknya hubungan yang terjalin antara BPS dan juga pemerintah daerah.