Jakarta (ANTARA) -
Dua kejadian itu adalah Perang Ukraina dan Perang Gaza.
Belum lama ini dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan kekhawatiran bahwa Perang Gaza akan membuat perhatian Barat ke Ukraina teralihkan.
Keadaan ini akan merugikan Ukraina, baik secara politik maupun militer, justru ketika perang Ukraina-Rusia memasuki tahap kritis yang disebut Zelenskyy dengan "fase baru".
Fase baru itu adalah musim dingin yang bisa memperumit medan perang, justru ketika kontra-ofensif Ukraina sepanjang musim panas gagal mencapai tujuan-tujuan besarnya.
Faktor terbesar untuk kegagalan itu adalah alat perang yang tidak dipenuhi sebesar dan secanggih seperti diminta Ukraina kepada Barat.
"Kami tak memperoleh semua senjata yang kami inginkan, saya tak bisa puas, namun juga tak mau terlalu banyak mengeluh," kata Zelenskyy.
Bukan hanya Zelenskyy yang mengkhawatirkan perhatian Barat teralihkan ke Timur Tengah.
Sejumlah pemimpin Eropa seperti Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis juga menyebut konflik Gaza mengalihkan perhatian dunia dari konflik di Ukraina.
Landsbergis menilai Israel seketika menggeser Ukraina dari puncak prioritas Eropa setelah Rusia menginvasi Ukraina akhir Februari tahun lalu.
"Sudah jelas konflik di Timur Tengah membayangi apa yang terjadi di Ukraina," kata Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo.
Kenyataannya, energi Amerika Serikat yang menjadi motor dukungan Barat untuk Ukraina, langsung dikerahkan ke Timur Tengah dan Israel.
Negara adidaya itu bahkan mengirimkan dua kapal induk ke dekat pantai Israel dan Gaza, guna mencegah Iran tidak 'memancing di air keruh' dalam konflik Gaza.
Tak ada manuver semacam itu di Laut Hitam dan Laut Baltik, justru ketika Amerika Serikat berulang kali menyatakan invasi Rusia Ukraina membahayakan kepentingan NATO di wilayah-wilayah yang dibatasi dua laut itu.
Padahal Amerika Serikat menyaksikan sendiri dua negara netral, Finlandia dan Swedia, bergegas meminta bergabung dengan pakta pertahanan Atlantik Utara itu, karena khawatir situasi Ukraina menimpa mereka, apalagi mereka tak memiliki payung keamanan NATO, seperti juga dialami Ukraina.
Tak terjadi dalam ruang hampa
Finlandia dan Swedia khawatir Rusia memicu perang karena wilayah mereka berdekatan atau berhadapan dengan Rusia, di samping terlibat beberapa kali sengketa dengan Rusia di era silam.
Memang AS langsung mengirimkan pasukan dan alat tempur ke negara-negara NATO di garis depan Ukraina, yakni Polandia dan tiga negara Baltik; Latvia, Lithuania dan Estonia.
Namun dalam dua peristiwa itu, Ukraina terlihat kalah penting ketimbang Israel, yang mungkin terjadi karena demikian kuatnya lobi Israel di Amerika Serikat dan Eropa Barat.
Padahal dengan cara itu Barat berjudi dengan kemungkinan hilangnya landasan moral untuk menggalang dukungan dunia di Ukraina.
"Narasi Eropa menerapkan standar ganda dan munafik menjadi semakin kencang seiring dengan terus bertambahnya jumlah warga sipil yang tewas di Gaza. Situasi ini akan mempersulit upaya mencapai konsensus Ukraina dalam forum-forum internasional," kata Luigi Scazzieri dari lembaga think tank, Centre for European Reform.
Orang-orang seperti Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg tak mau melihat realitas seperti itu. Dia menegaskan bahwa situasi Gaza dan situasi Ukraina jauh berbeda.
"Ukraina tak pernah mengancam Rusia, Ukraina tak pernah menyerang Rusia," kata Stoltenberg. "Sebaliknya, invasi Rusia di Ukraina adalah invasi tanpa sebab terhadap negara lain."
Stoltenberg benar dalam beberapa hal, tapi dia melupakan situasi-situasi sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu serangan balasan Israel di Jalur Gaza.
Dia lupa, diskriminasi, kebijakan aparthied Israel dan pengusahaan tanah-tanah Palestina yang diduduki Israel oleh pemukim-pemukim Yahudi, tak bisa tidak disebut terpisah dari faktor yang mempengaruhi militansi Palestina.
Bahkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pernah menyatakan serangan Hamas pada 7 Oktober itu "tidak terjadi dalam ruang hampa", yang artinya terjadi tidak tanpa alasan.
Ketika Israel murka untuk kemudian meminta Guterres dilucuti dari jabatannya, Portugal yang menjadi negara asal Guterres menolak seruan Israel itu.
Menteri Luar Negeri Portugal Joao Gomes Cravinho menegaskan tak akan menarik Guterres, pun tak akan mengingatkan diplomat besarnya itu.
Itu adalah salah satu contoh mengenai pecah sikap di Eropa. Mereka terbelah karena sikap mendua mereka sendiri dalam konflik Ukraina dan Gaza.
Perbedaan pendapat itu tak hanya terjadi antar negara anggota Uni Eropa, tapi juga antar badan blok kawasan tersebut.
Kehilangan landasan moral
Perbedaan sikap itu salah satunya terlihat dari reaksi atas kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen ke Israel pada 13 Oktober.
Lawatan itu membuat murka Presiden Dewan Eropa Charles Michel yang seperti halnya Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, amat mempedulikan kemarahan dunia Arab terhadap sikap Barat dalam konflik Israel-Palestina.
Perbedaan sikap itu tidak hanya mengancam kekompakan Eropa, namun juga mengganggu komitmen mereka kepada Ukraina.
Lembaga think tank Amerika Serikat, Institute for the Study of War, baru-baru ini menyampaikan analisisnya bahwa pemerintah Rusia berusaha terus mengeksploitasi konflik di Gaza demi menguatkan retorika anti campur tangan Barat di Ukraina, mendemoralisasi rakyat Ukraina dan meyakinkan rakyat Rusia bahwa Barat mengalihkan perhatian ke Israel.
Dua peristiwa yang menjadi ujian berat bagi Barat itu, membuat pertarungan membela Ukraina di forum diplomasi global pun menjadi lebih sulit.
Pada 2 Maret 2022, Majelis Umum PBB dengan mulus mengadopsi resolusi menolak invasi Rusia ke Ukraina, yang disebut dalam resolusi itu sebagai "invasi brutal". Resolusi itu juga menuntut Rusia agar segera menarik pasukannya dari Ukraina dan menaati hukum internasional.
Resolusi itu didukung oleh 141 negara. Cuma lima negara yang menentang, sedangkan 35 negara memilih abstain.
Tetapi dalam situasi seperti sekarang ketika standard ganda Barat terkuak lebar, Ukraina mungkin tak bisa mendapatkan dukungan sebesar pada 2 Maret 2022 itu, jika situasi konflik mengharuskan Ukraina kembali meminta dukungan forum PBB.
Mungkin jumlah negara yang mendukung invasi Rusia akan tetap sekecil seperti dalam resolusi 2 Maret 2022, namun jumlah negara yang abstain bisa jauh lebih banyak, sehingga bisa menggagalkan lolosnya resolusi.
Beberapa negara Barat berusaha mengoreksi sikap dengan mencoba adil kepada Palestina, di antaranya Spanyol yang kini lantang menyerukan pengakuan Negara Palestina.
Sampai sekarang baru 138 negara, termasuk Indonesia, yang sudah mengakui Negara Palestina.
Sebaliknya, 55 negara yang kebanyakan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara termasuk Amerika Serikat, tak mengakui Negara Palestina.
Namun realitas di dua konflik saat ini mungkin dapat memaksa Barat berubah pandangan. Tapi mungkin juga mereka bergeming dengan sikapnya saat ini.
Jika pilihan kedua yang diambil, maka Barat membiarkan dirinya terus dianggap berstandar ganda yang akibatnya bisa kehilangan landasan moral untuk menggalang dukungan dari masyarakat dalam perang di Ukraina.
