Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan dan Forkopimda Pangkalpinang mengikuti rapat koordinasi virtual pengendalian inflasi daerah yang diadakan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (27/12).
Rapat koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat bersama kementerian, badan maupun pemerintah daerah ini memang rutin diadakan setiap pekan untuk mengetahui dan mengantisipasi kenaikan inflasi jelang penutupan tahun 2023.
Rakor dipimpin oleh Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir dan beberapa kementerian maupun badan turut menyampaikan laporan terkait komoditas penyumbang kenaikan IPH, daerah tertinggi dan terendah angka inflasi maupun upaya-upaya yang dilakukan dalam menekan inflasi.
Diketahui kondisi inflasi di Kota Pangkalpinang pada bulan November 2023 tidak termasuk ke dalam 10 besar kota tertinggi.
"Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam menurunkan angka inflasi, salah satunya dengan penyaluran bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan.
Sementara itu, untuk strategi yang dilakukan Pemkot Pangkalpinang dalam menekan inflasi dengan pemantauan (sidak) ketersediaan stok dan pergerakan kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar dan distributor.
Selain itu kata Dia, TPID juga berkoordinasi dengan stakeholder untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar atau pasar murah.
"Pemkot Pangkalpinang juga memperkuat program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan melalui program kelurahan tanggap inflasi yaitu Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk kelancaran distribusi bahan pokok, Pemkot juga berkoordinasi dengan stekaholder di pelabuhan untuk angkutan barang agar berjalan lancar dan tidak ditemukan penimbunan barang kebutuhan pokok.
