Jakarta (ANTARA) -
Berikut narasi Cak Imin tersebut:
“Krisis Iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi etika. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan. Seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan bahwa anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya," ujar Muhaimin dalam debat keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta, Ahad.
Namun, benarkah anggaran mengatasi krisis iklim di Indonesia jauh di bawah anggaran sektor lainnya?
Penjelasan:
Menurut Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa, dilansir dari data World Bank, kebutuhan rata-rata tahunan dalam penanganan krisis iklim Indonesia mencapai 266,3 triliun pertahun sampai dengan 2030. Sementara, APBN bagi pendanaan iklim berkisar 37,9 triliun pertahun dalam rentang 2020-2022. Dari data tersebut, terdapat gap 86 persen antara kebutuhan dan penganggaran.
Jika berdasarkan NDC Indonesia terbaru tahun 2022, Indonesia membutuhkan dana sekitar USD 285 miliar (~Rp4,450 triliun) antara tahun 2018-2030 untuk memenuhi target mitigasi iklim saja di NDC tahun 2030, sedangkan berdasarkan Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2018-2020, anggaran yang dikeluarkan tahun 2017 dan 2018 adalah sekitar USD 10.49 miliar (~Rp146,8 triliun) dan USD 14,02 miliar (~Rp196,3 triliun).
Menurut Senior Analyst Climateworks Centre, Fikri Muhammad, dua angka ini menunjukan bahwa Indonesia masih membutuhkan dana yang banyak untuk memenuhi target iklim, baik mitigasi dan adaptasi.
Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa angka kebutuhan ini sangat besar, sehingga pemerintah sendiri tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada anggaran negara. Dengan demikian, perlu dana dari eksternal, baik swasta maupun internasional, untuk memenuhi target ini.
Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
