Jakarta (ANTARA) -
Gibran juga meyakini produksi pupuk juga masih dapat diandalkan untuk meningkatkan produktivitas sawah.
"Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu, kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya, kita harus genjot kawasan industri pupuk kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya," ujar Gibran saat debat keempat yang digelar KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu malam.
Ia melanjutkan, "Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian, dan otomatis produktivitas akan meningkat, dan jangan lupa ada mekanisasi."
.
Menurut dia, mekanisasi pertanian yang menggunakan teknologi mutakhir seperti pesawat nirawak (drone) dan IoT (internet of things) yang berbasis kecerdasan buatan (AI) juga harus diterapkan.
"Kita melibatkan generasi muda melalui smart farming pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida," kata Gibran.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga sempat menyentil aksi Muhaimin yang melihat catatan saat menjawab pertanyaan mengenai dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.
"Enak banget Gus, ya, jawabnya sambil baca catatan tadi," kata Gibran kepada Muhaimin.
KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Untuk debat keempat, KPU menunjuk 11 ahli, praktisi, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil sebagai panelis, di antaranya Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia), Prof. Hariadi Kartodihardjo (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB), dan Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
Berikutnya, Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform), Prof. Arif Satria (Ahli Ekologi Politik/Rektor Institut Pertanian Bogor), Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan Tubagus Furqon Sofhani (Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung).
