Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut saat ini 12.000 desa di Indonesia masih dalam kondisi “blank spot”.
Blank spot sendiri merupakan suatu keadaan dalam suatu tempat atau wilayah yang tidak tersentuh atau tidak mendapatkan akses sinyal komunikasi seperti jaringan internet.
“Dengan internet gratis dan coveragenya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah ini dari BPS juga sudah menyampaikan bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Ada 12.000 desa masih blank spot padahal kita ingin mendigitalisasi desa,” kata Ganjar dalam debat kelima yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad.
Benarkah klaim tersebut?
Penjelasan:
Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, angka 12.000 desa masih blank spot mengacu ke Kominfo, namun yang dimaksud Kominfo di sini sebenarnya adalah 12.584 desa dan kelurahan yang belum tersentuh 4G.
Adapun Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional bahkan mencatat terdapat 25.000 desa saat ini masih blank spot tidak ada sinyal telekomunikasi.
Menurut Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, jumlah desa kita dilansir dari Data Indonesia adalah 83.794. Menurut data Kemenkominfo 11 persen dari keseluruhan yang mengalami blank spot seluler, sehingga artinya terdapat 9.217,34 desa yang mengalami blank spot.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Baca juga: Cek fakta, benarkah klaim Ganjar cegah stunting sejak dalam kandungan?
Baca juga: Cek fakta, benarkah semua guru dan dosen di Jakarta dibebaskan PBB?
Baca juga: Cek fakta, Prabowo sebut Partai Gerindra partai yang dorong UU Disabilitas
