Pangkalpinang (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto mengingatkan saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, peran pengawasan menjadi sangat penting.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan serta produktif, dan program kegiatan betul-betul memiliki manfaat yang dirasakan oleh masyarakat," kata Sekda Naziarto, Selasa (6/2/2024).
Hal itu disampaikan Sekda Naziarto mewakili Pj Gubernur Safrizal ZA dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Wilayah Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2024 dengan tema 'Kolaborasi dan Sinergi APIP untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik'.
Oleh karena itu, dirinya berharap antara APIP dan BPKP senantiasa terjalin kolaborasi serta sinergisitas agar pengawasan dapat berjalan secara optimal dan seluruh belanja yang dikeluarkan dapat termanfaatkan dengan maksimal.
"Kita harus jadikan BPKP ini sebagai rumah akuntabilitas. Akuntabilitas ini saya punya singkatan sendiri, yakni abdi keuangan akan taat bekerja intensif meniliti secara tuntas," dalam hal tata kelola pemerintahan, sebutnya.
Dalam mengawal prinsip akuntabilitas ini, baginya harus didasari dengan adanya komitmen bersama untuk pendeteksian dini permasalahan serta perumusan solusi nyata atas permasalahan.
"Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan. Bangun sistem peringatan dini, tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel," jelasnya.
Disisi lain, ia juga menjelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah seluruh Pemerintah Daerah di Babel secara agregat hanya sebesar 18,58 persen, dan masuk kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan masih terdapat Pemda yang bergantung pada dana transfer karena rendahnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat pertahunnya.
"Agar PAD ini dapat di optimalisasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah, maka diperlukan komitmen dan kolaborasi antara APIP dan BPKP dalam melakukan pengawasan atas PAD," tuturnya.
Menutup sambutannya, Sekda Naziarto berharap dalam Rakor ini dapat menghasilkan pemikiran yang jitu dan memberikan kemanfaatan bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik kedepannya.
