Pemimpin Polandia Tolak Kritik Uni Eropa

Berlin, Jerman (Antara Babel) - Kepala partai berkuasa, Partai Hukum dan Keadilan (PiS) Polandia pada Kamis menolak sebuah prosedur kedisiplinan Uni Eropa yang menekan pemerintahan, dan mengatakan bahwa Komisi Eropa melampaui wewenang mereka.

Komisi itu pada Rabu memberi Polandia waktu tiga bulan untuk meningkatkan wewenang pengadilan konstitusionalnya, tahapan lanjut dalam sebuah prosedur yang dapat mengarah kepada dihentikannya hak pilih Warsawa dalam Uni Eropa dan pembekuan dana Uni Eropa mereka.

"Proses ini sepenuhnya berada di luar perjanjian Uni Eropa," kata Kepala PiS, Jaroslaw Kaczynski, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman, Bild.

"Ini bukan untuk apapun kecuali sebagai hiburan komisi Uni Eropa beserta para birokratnya".

Sejak memenangi pemilihan umum pada Oktober lalu, partai itu telah memberlakukan beberapa perubahan dalam pengadilan dan lembaga penyiaran umum Polandia, yang Brussels takutkan akan mengganggu standar demokrasi di Uni Eropa.

Konstitusi Polandia tahun 1997 memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menghalangi ketentuan yang disetujui oleh parlemen dan presiden, namun parlemen yang dipimpin oleh PiS menyetujui ketentuan pada Desember yang memerlukan duapertiga mayoritas dan bukan sekedar mayoritas untuk menyepakati sebuah hukuman.

Pada pekan lalu, setelah adanya tekanan dari Uni Eropa, parlemen Polandia memilih untuk meninggalkan persyaratan itu namun mengajukan sebuah klaussa yang memperbolehkan para hakim untuk menunda keputusan hingga enam bulan jika disepakati oleh empat orang hakim.

Kaczynski mengatakan bahwa Polandia tetap dalam hubungan dengan komisi Eropa, namun menyatakan bahwa sejumlah negara lain seperti Belanda tidak memiliki pengadilan konstitusional.

"Polandia merupakan sebuah negara berdaulat. Kami menginginkan hak yang sama seperti negara Uni Eropa lainnya. Tidak lebih dan juga tidak kurang," surat kabar itu mengutip.

PiS, yang didukung oleh sekitar 40 persen warga Polandia, juga berusaha untuk meningkatkan atau memperkuat kendali negara atas sejumlah sektor ekonomi seperti perbankan, energi dan bahan kimia.

Kaczynshi mengatakan bahwa Polandia masih berkomitmen menjadi anggota Uni Eropa, dan mengatakan bahwa dia tidak memperkirakan adanya referendum seperti yang dilakukan oleh Inggris pada 23 Juni  untuk meninggalkan blok negara tersebut.

"Sebanyak 90 persen warga akan menentang keluarnya negara itu dari Uni Eropa. Kami warga Polandia adalah dan masih tetap warga Eropa," kata dia.

Kaczynski mengatakan bahwa Uni Eropa harus meninggalkan pendekatannya saat ini yang terpusat. "Brexit menunjukkan pada kami letak permasalahannya. Jika kami tidak menyelesaikannya kami tidak akan mencegah namun justru memperkuat gerakan anti-Uni Eropa di banyak negara anggota Uni Eropa".

Dia mengatakan bahwa dia berharap Inggris akan berbalik arah dan kembali ke blok itu.

Kaczynski juga menyangkal kekhawatiran bahwa Polandia merencanakan penangkapan terhadap lawan-lawannya setelah Paus menyelesaikan kunjungannya ke Polandia. "tidak ada apa-apa terkait rumor itu. Tidak ada yang ditangkap maupun diadili atas alasan politik".