Tingkat pengangguran terbuka di Babel turun 0,04 persen

Pangkalpinang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi tersebut pada bulan Februari 2024 turun sebesar 0,04 persen, dari 3,89 persen pada periode yang sama tahun lalu menjadi 3,85 persen.

"Data ini berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), angka ini masih di bawah TPT nasional yang berada di 4,82 persen," kata Kepala Disnaker Provinsi Babel Elius Gani di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan angka TPT Babel ini masuk 14 terendah dari 38 provinsi se-Indonesia dan nomor dua se-Sumatera.

"Walaupun penurunan tidak signifikan tapi tetap ada penurunan. Ini juga karena kontribusi dari semua organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Babel, termasuk Disnaker," ujarnya.

Menurut dia, di tahun 2024 ini memang ada beberapa perusahaan yang melalukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan, namun di sisi lain tetap ada penyerapan tenaga kerja dari beberapa sektor lapangan usaha, salah satunya sektor pertanian.

Untuk sektor pertanian ini, kata dia, banyak contoh warga yang sebelumnya bekerja sebagai penambangan bijih timah beralih dengan menggeluti usaha tani dan berkebun.

"Selain pertanian, pengolahan makanan atau UMKM dan perdagangan juga menjadi sektor usaha baru yang jumlah pelakunya terus bertambah sehingga angka pengangguran turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," katanya.

Selain angka TPT yang terlihat turun dibanding tahun sebelumnya, angka PDRB Babel juga sangat baik karena di dukung tiga sektor yakni pertanian, perikanan dan kehutanan di angka 21,11 persen, industri pengolahan makanan dan minuman 19,69 persen dan perdagangan besar atau eceran 15,79 persen.

Meskipun dari sisi pertambangan mengalami penurunan, tetapi karena sektor pertanian, perikanan dan pengolahan/UMKM serta perdagangan tumbuh positif sebagai penyumbang PDRB, maka PDRB masih tumbuh positif walaupun tidak besar.

"Untuk PHK karyawan, salah satu tugas Disnaker memastikan pekerja mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.