Presiden Jokowi tegaskan pemerintah bantu relokasi korban banjir Sumbar

Lubuk Basung (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah siap membantu proses relokasi ratusan warga yang terdampak bencana banjir bandang dan lahar dingin di Sumatera Barat (Sumbar).

"Ada 625 rumah di Sumbar mengalami kerusakan, 159 diantaranya rusak berat. Sudah terdata semuanya. Jika harus direlokasi, pemerintah pusat siap, Kementerian PUPR sudah saya perintahkan untuk segera dimulai, karena bahan untuk pembangunannya sudah siap," kata Presiden Jokowi saat mengunjungi lokasi bencana dan tenda pengungsian warga di Kabupaten Agam, Selasa.

Ia mengatakan proses relokasi terlebih dulu harus disepakati bersama antara warga dengan pemerintah setempat untuk lokasi yang disetujui.

"Tadi gubernur dan bupati sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera ada penataan lokasi untuk relokasi," katanya.

Presiden menyebut sudah ada sekitar 100 warga yang menyetujui relokasi, baik di Kabupaten Agam maupun Tanah Datar dan beberapa daerah lain yang terdampak bencana banjir Sumbar.

"Yang di jalur yang berbahaya tidak mungkin kita biarkan membangun kembali. Sangat berbahaya, sehingga harus direlokasi. Dari 159 ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses," kata Jokowi.

Presiden mengarahkan penanganan bencana tetap dilanjutkan, khususnya evakuasi korban yang belum ditemukan.

"Poin-poin tadi mengenai evakuasi, mengenai korban yang belum ditemukan agar diupayakan, juga masalah logistik harian para pengungsi saya lihat juga masih baik, cukup hingga tiga pekan ke depan," sebutnya.

Menurutnya, penanganan bencana sudah baik dilakukan mulai dari evakuasi dan penanganan pengungsi serta proses perbaikan jalan dan jembatan darurat.

"Untuk aliran lahar dingin setelah dihitung oleh Kementerian PUPR diperlukan bangunan penahan, perlambatan dan penanggulangan aliran lahar atau Sabo dam 56. Yang ada saat ini baru dua, sehingga diperlukan tambahan yang banyak. Saya perintahkan dimulai tahun ini juga. terutama di lokasi strategis," ujar Presiden Jokowi.