Sungailiat (ANTARA) - Penjabat Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M Haris yakin program pembangunan dan rehab rumah layak huni yang melibatkan Komando Distrik Militer (Kodim) 0413 mampu menekan angka kasus stunting.
"Saya cukup yakin program pembangunan dan rehab rumah layak huni mampu menekan kasus stunting karena diketahui sebagian besar anak yang terkena stunting berada di rumah layak huni," kata dia di Sungailiat, Selasa.
Ia mengatakan kegiatan pembangunan rumah layak huni akan dilihat kondisi fisik rumah, jika kondisi rusak parah akan dilakukan pembangunan. Sementara jika masih layak dan hanya terdapat kerusakan yang sedikit hanya dilakukan rehab.
Hingga tahun 2025, Pemkab Bangka menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 1.064 unit tersebar di Kecamatan Sungailiat, Belinyu, Puding Besar, dan Kecamatan Riau Silip.
M Haris mengatakan dalam penanganan dan pencegahan stunting juga harus dilakukan terpadu termasuk peran swasta dalam mendukung program ini.
"Kami telah memanggil forum CSR dari sejumlah perusahaan untuk membantu percepatan program penanganan stunting melalui program rumah layak huni," jelas dia.
Ia mengatakan sesuai perintah pemerintah pusat dalam penanganan stunting dilakukan intervensi serentak dengan cara mendata kembali dengan standar yang sama.
"Seluruh Indonesia standar pengukuran tinggi maupun berat badan anak semua sama dan alat ukur yang sudah bersertifikat," ujarnya.
Intervensi stunting secara serentak pada bulan Juni 2024 katanya, untuk melihat perkembangan dan jumlah kasus anak stunting di Indonesia. Dalam pendataan melibatkan seluruh kader di masing-masing pos pelayanan terpadu (Posyandu).
Dia optimistis jumlah kasus stunting di Kabupaten Bangka yang tersebar di sejumlah desa lokasi fokus dapat ditekan bahkan ditargetkan nihil kasus stunting di Kabupaten Bangka.
Tercatat angka kasus stunting di Kabupaten Bangka mengalami penurunan terhitung dari tahun 2022 terdata 329 kasus, tahun 2023 turun menjadi 320 kasus dan sekarang tinggal 255 kasus anak stunting.
