DPR nilai UKT sepatutnya gratis sesuai amanat konstitusi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menilai biaya uang kuliah tunggal (UKT) di Indonesia sepatutnya gratis, sebagaimana amanat dari konstitusi.

"Kalau perlu, mahasiswanya gratis, sesuai dengan konstitusi kita," kata Djohar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan sejumlah eks menteri pendidikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan kehadiran negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar serta menjamin tersedianya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Sejalan dengan amanat itu, Djohar menilai tidak sepatutnya pemerintah dan pihak perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri membebankan UKT kepada mahasiswa. Sebaiknya, menurut dia, perguruan tinggi negeri memiliki tim penggalang dana (fundraising team) yang bertugas mencari dana penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.

Dana yang digalang, kata dia melanjutkan, dapat diperoleh melalui pengembangan potensi bisnis yang ada di daerah, seperti bisnis tambang.

"Banyak sekali hal yang bisa diambil dari daerah sendiri untuk mendapatkan uang. Jangan diambil dari mahasiswa," ujar dia.

Sebelumnya, hal senada telah disampaikan oleh Djohar dalam rapat Panja Pembiayaan Pendidikan, Kamis (27/6). Dia menyampaikan harapannya agar perguruan-perguruan tinggi memiliki dan menjalankan bisnis demi meringankan biaya pendidikan para mahasiswanya.

"Saya harapkan semua perguruan tinggi. Jadi ada tim yang mengurus pendidikan ada, yang ngurus bisnis ada. Jadi, uang kuliah tidak dibebankan ke mahasiswa karena ini melanggar konstitusi. Tidak boleh," kata dia.

Ia mencontohkan, perguruan tinggi dapat menjalankan bisnis sawit ataupun tambang. Meskipun begitu, ia pun mengakui diperlukan peraturan yang memperkuat posisi perguruan tinggi untuk menjalankan berbagai bisnis.

"Kita punya tanah, sawit, kok dikasih ke orang. UNRI (Universitas Riau)  tidak punya satu hektare pun kebun sawit, padahal di sekelilingnya kebut sawit. Ada tambang batu bara, emas, nikel, kok perguruan tinggi negeri enggak ngambil ini. Harus kita siapkan peraturan untuk ini," ucap dia.